KEM-PPKF 2023

Pemerintah Susun Skenario 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,3%-5,9%

Dian Kurniati | Rabu, 16 Februari 2022 | 17:21 WIB
Pemerintah Susun Skenario 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5,3%-5,9%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 dengan target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3%-5,9%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kinerja ekonomi Indonesia telah menunjukkan perbaikan seperti situasi sebelum pandemi Covid-19. Menurutnya, tren pemulihan ekonomi diperkirakan bakal berlanjut pada 2023 walaupun dibayangi ketidakpastian global.

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, tadi disepakati dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kisarannya di 5,3% sampai 5,9%," katanya usai sidang kabinet, Rabu (16/2/2022).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Airlangga mengatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM-PPKF 2023 bertema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema tersebut, pemerintah akan dorong sektor produktif agar terus melakukan reformasi dan transformasi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah akan menyusun APBN 2023 secara hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman pandemi Covid-19 atau tantangan yang baru. Apalagi, APBN 2023 akan menjadi tahun perdana defisit kembali ke level 3%.

Secara umum, dia menilai Indonesia termasuk negara yang sudah bisa mencapai pemulihan ekonomi seperti sebelum Covid-19. Pemulihan itu didukung oleh perbaikan baik dari sisi permintaan yang terdiri atas konsumsi, investasi, dan ekspor maupun dari sisi produksi seperti manufaktur dan perdagangan.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Ini suatu pemulihan yang cukup cepat karena hanya dalam 5 kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi musibah Covid," ujarnya.

Mengenai pemulihan ekonomi 2023, Sri Mulyani memandang kebijakan ekonomi makro akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung kepada APBN. Dalam hal ini, APBN akan tetap akan suportif, tetapi peranan dari non-APBN akan menjadi lebih penting.

Lokomotif pertumbuhan ekonomi 2023 akan didominasi oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. Konsumsi diproyeksi kembali tumbuh sebesar 5,1%, setelah melambat menjadi hanya 2% pada sepanjang 2021.

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Kemudian, investasi ditargetkan tumbuh hingga 6,1%, melesat dari 2021 yang hanya 3,8%. Adapun pada ekspor, diperkirakan tidak akan setinggi dari tahun lalu atau menjadi sebesar 6,7%.

"Kita akan melihat bahwa komposisi pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh industri manufaktur yang diharapkan bisa tumbuh di atas GDP kita, yakni 5,3%-5,8% dan perdagangan 4,9%-5,5%," imbuhnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN