Pemerintah Siapkan Pajak Ekstra Industri Migas, Tambang dan Tembakau

MOSCOW, DDTCNews - Pemerintah Rusia tengah mempersiapkan pajak ekstra bagi tiga sektor industri untuk menambah sumber baru penerimaan negara.

Rencana kenaikan pajak ini menyasar sektor minyak dan gas, pertambangan dan penjualan tembakau. Kebijakan ini juga menandai berakhirnya rezim pajak khusus bagi kegiatan ekstraktif bidang migas dan pertambangan.

"Pertimbangan kenaikan pajak akan berdampak kepada beberapa perusahaan tambang, tembakau dan industri minyak yang menjadi usaha terbaru untuk menutup defisit anggaran," kata Juru Bicara Pemerintah Rusia, seperti dikutip Jumat (18/9/2020).

Pemerintah Rusia memproyeksikan jika kenaikan pajak direalisasikan, maka akan menambah setoran pajak setiap tahun US$4,5 miliar atau setara Rp66,3 triliun. Sumber baru penerimaan ini menjadi salah satu solusi menghadapi defisit anggaran negara dan harga minyak mentah yang melemah.

Rencana kenaikan pajak untuk industri ekstraktif tidak sebatas pada kegiatan tambang dan migas. Industri pengolahan logam dan produsen pupuk juga menjadi sasaran dikenakannya pajak tambahan. Wacana kebijakan pajak baru ini juga mengubah cara pemerintah memajaki industri ekstraktif.

Pada aturan saat ini, industri migas mendapatkan perlakukan perpajakan khusus dengan tarif 0% untuk kegiatan hulu migas yang menghasilkan minyak mentah dengan kadar viskositas (kekentalan) tinggi. Perubahan kebijakan pajak industri ekstraktif ini rencananya mulai berlaku 2021.

Selain itu, cukai rokok juga diproyeksikan naik sebesar 20% tahun depan. Kebijakan cukai untuk produk yang mempunyai eksternalitas negatif ini sudah dikonfirmasi oleh Menkeu Anton Siluanov pekan ini.

"Ketika keadaan sulit, setiap orang harus terlibat dalam pemecahan masalah. Kami sedikit menaikkan pajak pada sejumlah sektor yang menguntungkan," papar Siluanov di Moskow.

Seperti dilansir kitco.com, pajak ekstra industri ekstraktif dan tembakau menjadi upaya pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Siluanov menegaskan pemerintah membutuhkan dana besar untuk mengatasi dampak Covid-19. (Bsi)