UKRAINA

Danai Perang Melawan Rusia, Ukraina Ingin Naikkan Tarif Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 05 Agustus 2024 | 17:00 WIB
Danai Perang Melawan Rusia, Ukraina Ingin Naikkan Tarif Pajak

Ilustrasi.

KIEV, DDTCNews - Ukraina berencana untuk meningkatkan tarif war tax dalam rangka mendanai kebutuhan perang melawan Rusia.

Tarif war tax atas wajib pajak orang pribadi akan ditingkatkan dari 1% menjadi 5%, sedangkan wajib pajak badan akan dikenai military tax sebesar 1%. Tak hanya itu, pengenaan war tax juga diperluas ke usaha kecil dan usaha perorangan.

"Perang telah berlangsung selama 3 tahun dan pemerintah telah melakukan segala cara untuk tidak menaikkan pajak. Kali ini, sumber nonpajak untuk mendanai belanja pertahanan sudah habis," kata Menteri Keuangan Ukraina Sergii Marchenko, dikutip Senin (5/8/2024).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Tak hanya meningkatkan tarif war tax, Ukraina juga berencana untuk meningkatkan tarif cukai atas beragam produk, termasuk BBM dan produk tembakau.

Kenaikan tarif pajak dan cukai dimaksud diharapkan bisa menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai UAH120 miliar pada tahun ini. Tambahan penerimaan pajak dimaksud digunakan untuk membiayai kenaikan belanja pertahanan senilai UAH500 miliar.

Sebesar 60% dari total tambahan belanja pertahanan tersebut digunakan untuk membayar gaji prajurit, sedangkan 40% sisanya akan digunakan untuk membeli senjata.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Marchenko pun mengatakan usulan kenaikan tarif pajak tersebut perlu diberlakukan setidaknya mulai September. "Dana tersebut merupakan kebutuhan mutlak. Pertahanan negara ini bergantung pada dana tersebut," kata Marchenko seperti dilansir politico.eu.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ukrainian Chamber of Commerce berpandangan kenaikan tarif pajak akan makin menambah beban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

"Di tengah kehancuran infrastruktur dan menurunnya perekonomian, tambahan beban fiskal bagi pelaku usaha membuat stabilitas ekonomi makin mustahil untuk dicapai," ungkap asosiasi tersebut dalam keterangannya.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

Perwakilan Khusus AS Untuk Pemulihan Ekonomi Ukraina, Penny Pritzker, pun mengatakan Ukraina sebaiknya berupaya untuk meningkatkan penerimaan lewat reformasi kepabeanan dan memerangi peredaran produk-produk yang masuk secara ilegal.

"Ada potensi penerimaan yang besar dari peredaran rokok dan alkohol ilegal. Kami mendorong pemerintah Ukraina untuk berfokus pada hal ini," kata Pritzker. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya