UKRAINA

Danai Perang Melawan Rusia, Ukraina Ingin Naikkan Tarif Pajak

Muhamad Wildan | Senin, 05 Agustus 2024 | 17:00 WIB
Danai Perang Melawan Rusia, Ukraina Ingin Naikkan Tarif Pajak

Ilustrasi.

KIEV, DDTCNews - Ukraina berencana untuk meningkatkan tarif war tax dalam rangka mendanai kebutuhan perang melawan Rusia.

Tarif war tax atas wajib pajak orang pribadi akan ditingkatkan dari 1% menjadi 5%, sedangkan wajib pajak badan akan dikenai military tax sebesar 1%. Tak hanya itu, pengenaan war tax juga diperluas ke usaha kecil dan usaha perorangan.

"Perang telah berlangsung selama 3 tahun dan pemerintah telah melakukan segala cara untuk tidak menaikkan pajak. Kali ini, sumber nonpajak untuk mendanai belanja pertahanan sudah habis," kata Menteri Keuangan Ukraina Sergii Marchenko, dikutip Senin (5/8/2024).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Timbulkan Pajak Tambahan, Begini Cara Hitungnya

Tak hanya meningkatkan tarif war tax, Ukraina juga berencana untuk meningkatkan tarif cukai atas beragam produk, termasuk BBM dan produk tembakau.

Kenaikan tarif pajak dan cukai dimaksud diharapkan bisa menghasilkan tambahan penerimaan pajak senilai UAH120 miliar pada tahun ini. Tambahan penerimaan pajak dimaksud digunakan untuk membiayai kenaikan belanja pertahanan senilai UAH500 miliar.

Sebesar 60% dari total tambahan belanja pertahanan tersebut digunakan untuk membayar gaji prajurit, sedangkan 40% sisanya akan digunakan untuk membeli senjata.

Baca Juga:
Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Marchenko pun mengatakan usulan kenaikan tarif pajak tersebut perlu diberlakukan setidaknya mulai September. "Dana tersebut merupakan kebutuhan mutlak. Pertahanan negara ini bergantung pada dana tersebut," kata Marchenko seperti dilansir politico.eu.

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Ukrainian Chamber of Commerce berpandangan kenaikan tarif pajak akan makin menambah beban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

"Di tengah kehancuran infrastruktur dan menurunnya perekonomian, tambahan beban fiskal bagi pelaku usaha membuat stabilitas ekonomi makin mustahil untuk dicapai," ungkap asosiasi tersebut dalam keterangannya.

Baca Juga:
Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Perwakilan Khusus AS Untuk Pemulihan Ekonomi Ukraina, Penny Pritzker, pun mengatakan Ukraina sebaiknya berupaya untuk meningkatkan penerimaan lewat reformasi kepabeanan dan memerangi peredaran produk-produk yang masuk secara ilegal.

"Ada potensi penerimaan yang besar dari peredaran rokok dan alkohol ilegal. Kami mendorong pemerintah Ukraina untuk berfokus pada hal ini," kata Pritzker. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Lebih Rendah, Bisa Dukung Ketahanan Pangan

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI ACEH

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP