Pemerintah Selesaikan Framework untuk Pajaki Perusahaan Digital

NEW DELHI, DDTCNews -- Pemerintah India sedang menyelesaikan kerangka kerja (framework) pengenaan pajak pada beberapa perusahaan teknologi besar.

Perusahaan teknologi nonresiden, seperti Google, Facebook, dan Twitter, yang memiliki ambang batas pendapatan 20 crore rupee (sekitar Rp40 miliar) dan 500.000 pengguna bakal dibebankan pajak langsung atas keuntungan yang diperoleh secara lokal.

“Batasan ini adalah bagian dari konsep significant economic presence (SEP) yang diperkenalkan dalam anggaran tahun lalu,” demikian informasi yang dikutip pada Rabu (31/7/2019).

Perusahaan teknologi multinasional telah dituduh membayar pajak dalam jumlah yang sedikit secara lokal. Padahal, mereka disebut-sebut memperoleh pendapatan dan laba yang signifikan dari layanan seperti iklan online kepada pelanggan di India.

Menurut data yang dimiliki komunitas platform feedback LocalCircles, perusahaan global di India memiliki pengguna terdaftar lebih dari 1 juta, pelanggan berbayar lebih dari 100, dan pendapatan lebih dari 10 crore rupee (sekitar Rp20 miliar) dari seluruh pengguna di India.

Menteri keuangan Nirmala Sitharaman pada bulan lalu mendesak anggota G20 untuk segera memperbaiki masalah perpajakan atas keuntungan yang dibuat oleh perusahaan digital. Pemajakan ekonomi digital dinilai memiliki urgensi yang tinggi untuk diselesaikan.

Uni Eropa telah mengindikasikan bahwa mereka dapat mengenakan pajak 3% pada pendapatan digital yang dihasilkan di negara sumber. Namun, karena belum ada kesepakatan, Prancis telah mengumumkan peraturannya sendiri untuk mengenakan pajak pada perusahaan digital.

Seperti dilansir indiatimes.com, konsep SEP mengandung kisaran pajak hingga 35%. Penerapan skema alokasi laba SEP tidak hanya akan meningkatkan pendapatan pajak dari sektor ekonomi digital, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara perusahaan lokal dan global. (MG-dnl/kaw)