KINERJA INVESTASI

Pemerintah Masih Punya PR Dongkrak Serapan Tenaga Kerja dari Investasi

Muhamad Wildan | Senin, 14 November 2022 | 11:00 WIB
Pemerintah Masih Punya PR Dongkrak Serapan Tenaga Kerja dari Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 

NUSA DUA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan penanaman modal.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan penanaman modal terus meningkat. Mulai Januari hingga September 2022, tenaga kerja Indonesia yang terserap sebanyak 965.122 atau 74,2% dari target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,3 juta. Kendati begitu, capaian tersebut diakui belum menyerap seluruh angkatan kerja Indonesia.

"Tidak bisa dipungkiri, FDI sekarang itu dengan teknologi tinggi dan padat modal. Tugas kita sekarang adalah menciptakan generasi-generasi yang punya skill sesuai dengan pasar," ujar Bahlil, dikutip Senin (14/11/2022).

Baca Juga:
Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja domestik, Bahlil mengaku pihaknya juga telah membatasi pemberian rekomendasi atas izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Bahlil mengatakan izin penggunaan TKA hanya akan diberikan atas kebutuhan tenaga kerja yang betul-betul tidak dapat dipenuhi oleh SDM dari Indonesia atau atas jabatan level manajerial tertentu.

"Ini sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang lapangan kerja dari kehadiran investasi di negara kita tercinta," ujar Bahlil.

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Untuk diketahui, mayoritas pekerja Indonesia masih berstatus informal meski investasi dalam negeri dan asing terus mengalir ke berbagai daerah.

Per Agustus 2022 tercatat dari total 135,3 juta penduduk Indonesia yang bekerja, hanya 40,69% di antaranya yang merupakan pekerja formal. Hingga saat ini, porsi pekerja yang berstatus formal masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Pada Agustus 2019, porsi pekerja formal tercatat mencapai 44,12%.

Hal ini menunjukkan pandemi Covid-19 masih memberikan dampak terhadap penduduk usia kerja. Pada Agustus 2022, tercatat masih ada 240.000 penduduk usia kerja yang menganggur karena Covid-19. Selanjutnya, masih terdapat 320.000 penduduk usia kerja yang menjadi bukan angkatan kerja karena Covid-19.

Adapun sebanyak 3,48 juta pekerja masih bekerja dengan pengurangan jam kerja karena pandemi Covid-19. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi