Pemerintah Masih Pikir-Pikir Beri Kelonggaran Pelunasan Pita Cukai

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan akan terus mengevaluasi pemberian kelonggaran pelunasan pita cukai pada tahun ini.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pelonggaran pelunasan pita cukai akan mempertimbangkan kinerja industri barang kena cukai (BKC) di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, kelonggaran akan diberikan apabila industri masih memerlukannya.

"Tentunya regulasi ini sedang kami siapkan dan pada waktunya bila dinilai tepat bisa diterapkan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Sabtu (26/2/2022).

Askolani mengatakan DJBC telah memberikan kelonggaran pelunasan pita cukai pada 2020 dan 2021. Dengan kelonggaran ini, pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai dapat dilakukan paling lambat 90 hari atau sekitar 3 bulan, dari normalnya 2 bulan.

Menurutnya, kebijakan itu diharapkan mampu melonggarkan cash flow perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

Memasuki 2022, Askolani menyebut pemberian kelonggaran akan bergantung pada kinerja industri barang kena cukai. Andai kelonggaran pelunasan pita cukai kembali diberikan, DJBC bakal memastikan kebijakan itu tidak akan berpengaruh pada upaya pengumpulan cukai tahun ini.

Sama halnya dengan tahun lalu, ketika pemerintah memberikan kelonggaran waktu penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, dari semula 2 bulan menjadi 90 hari. Beleid itu berlaku mulai 12 Juli hingga 31 Oktober 2021, tetapi jika jatuh tempo penundaan pembayaran cukai melewati 31 Desember 2021, tanggal jatuh temponya ditetapkan 31 Desember 2021.

"Tentunya kami tetap mempertimbangkan bahwa kebijakan itu hanya sampai Oktober, yang kemudian setelah Oktober akan normal dilunasi dalam 2 bulan, dan untuk target 2022, sesuai planning-nya, kami tidak ada penundaan ke tahun 2023," ujarnya.

Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan cukai mencapai Rp203,92 triliun. Angka itu naik 4,3% dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp195,5 triliun. (sap)