SUKUK NEGARA RITEL SR017

Pemerintah Kumpulkan Rp26,97 Triliun dari Penawaran SR017

Dian Kurniati | Senin, 19 September 2022 | 16:15 WIB
Pemerintah Kumpulkan Rp26,97 Triliun dari Penawaran SR017

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mencatat total volume pemesanan pembelian sukuk ritel seri SR017 mencapai mencapai Rp26,97 triliun.

DJPPR menyebut angka itu dihimpun dari penawaran SR017 yang dilakukan sejak 19 Agustus hingga 14 September 2022. SR017 merupakan penerbitan instrumen SBSN ritel ketiga pada tahun ini.

"Sukuk ritel seri SR017 ini menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased, dengan menggunakan barang milik negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2022 sebagai underlying assets," bunyi pernyataan DJPPR, Senin (19/9/2022).

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

DJPPR Kemenkeu menyatakan SR017 ditawarkan dengan kupon menarik sebesar 5,90% dengan mempertimbangkan proyeksi kenaikan suku bunga dan yield SBN di pasar sekunder serta likuiditas di pasar yang cukup ample. Dengan kupon tersebut, animo masyarakat untuk berinvestasi di SR017 dinilai sangat tinggi.

Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan baik secara offline maupun online sepanjang masa penawaran SR017. Penjualan SR017 kali ini didukung dengan campaign dan kegiatan edukasi ke masyarakat, khususnya di bagian tengah dan timur wilayah Indonesia, secara offline serta optimalisasi media sosial untuk memberikan informasi tentang investasi di pasar keuangan, khususnya investasi di SBN ritel.

Melalui upaya tersebut, penjualan SR017 mampu menghasilkan total pemesanan senilai Rp26,97 triliun dari 65.362 investor di tengah kondisi pasar keuangan yang relatif masih belum stabil dan adanya tren kenaikan yield di pasar SBN domestik. Jumlah investor tersebut menjadi yang terbesar sepanjang penerbitan SBN ritel, mengindikasikan animo yang sangat besar dari investor ritel domestik.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Meskipun maksimum pemesanan mengalami peningkatan dari Rp2 miliar menjadi Rp5 miliar per investor, tingkat keritelan SR017 masih terjaga. Hal itu diindikasikan oleh rata-rata pemesanan SR017 yang sebesar Rp412,7 juta, sedikit lebih kecil dari rata-rata pemesanan SR016 yang senilai Rp412,96 juta.

Apabila dibedah, investor generasi Y atau milenial yang membeli SR017 tercatat sebanyak 30.589 orang atau 46,8% dari total investor. Nominal pembeliannya mencapai Rp5,29 triliun atau 19,63% dari total penjualan.

"Dari sisi porsi terhadap total investor, partisipasi generasi Y/milenial di SR017 merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan SBN ritel tradable," bunyi keterangan tersebut.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Di sisi lain, pembelian SR017 oleh investor generasi Z tercatat dilakukan oleh 1.272 investor atau 1,95% dari total investor, dengan nominal sebesar Rp235,97 miliar atau 0,87% dari total penjualan. Rata-rata pembelian oleh investor Generasi Z adalah sebesar Rp185,51 juta. Dari sisi porsi terhadap total investor, partisipasi generasi Z pada SR017 merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan SBN ritel.

Dari sisi profesi, investor wiraswasta mencatat nominal pembelian terbesar yaitu Rp10,60 triliun atau 39,30% dari total penjualan, sedangkan investor pegawai swasta merupakan jumlah investor terbanyak yaitu 22.542 investor atau 34,49% dari total investor.

Berdasarkan gender, jumlah investor didominasi oleh investor perempuan sebesar 57,88% atau 37.829 orang. Namun dari segi volume pemesanan, porsi investor laki-laki sedikit lebih besar dari investor perempuan, yaitu 50,09% atau Rp13,51 triliun.

Baca Juga:
Pengalihan Pengawasan Kripto dari Kemendag ke OJK Sisakan Tantangan

Kondisi ini sedikit berbeda dibandingkan seri-seri SBSN ritel sebelumnya yang didominasi oleh investor perempuan, baik dari sisi jumlah investor maupun volume pemesanan.

Jumlah investor baru SR017 terhadap SBN ritel sebanyak 24.038 investor atau 36,78% dari total investor. Nominal pembeliannya tercatat Rp7,5 triliun atau 27,82% dari total penjualan.

"Penerbitan instrumen SBN ritel tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan domestik serta memperluas basis investor, khususnya investor ritel, serta mendukung peralihan masyarakat dari saving society menjadi investment society," bunyi pernyataan DJPPR. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik