BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Kejar Target Ekonomi, Pengusaha Minta Relaksasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 Agustus 2017 | 09:41 WIB
Pemerintah Kejar Target Ekonomi, Pengusaha Minta Relaksasi Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% tahun ini bisa tercapai. Namun, kalangan pelaku usaha dan ekonom menilai pemerintah perlu melakukan relaksasi kebijakan untuk bisa mencapai target tersebut. Berita tersebut mewarnai media nasional pagi ini, Selasa (15/8).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan pemerintah perlu merelaksasi kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat. Contohnya, melonggarkan kebijakan terkait perpajakan seperti pajak restoran atau pun pajak penjualan barang mewah (PPNBM).

Begitu pula untuk industri, dia berharap relaksasi dari sisi perpajakan bisa dilakukan dengan menurunkan tarif pajak korporasi yang saat ini sebesar 25% menjadi 17%. Di satu sisi, masyarakat dipancing untuk berbelanja dan di lain sisi pengusaha juga didorong untuk melakukan ekspansi usaha.

Baca Juga:
Permudah Masyarakat Pakai Coretax, Portal Layanan Wajib Pajak Dirilis

Berita lainnya mengenai janji Menteri Keuangan yang akan mengawal penerimaan pajak untuk dialokasikan kembali kepada rakyat dan pemerintah yang tengah mengubah skema pajak untuk meningkatkan ekspor mobil sedan. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Sri Mulyani Janji Kawal Setoran Pajak Kembali ke Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap manfaat dari sumbangsih pembayaran pajak yang disetorkan masyarakat dalam menciptakan pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat menunaikan kewajibannya kepada negara. Ia mengatakan bahwa uang pajak yang dikumpulkan, bukan untuk memberatkan masyarakat, tapi untuk dikembalikan kembali ke rakyat

  • Bidik Ekspor Sedan, Aturan Pajak Segera Diubah

Pemerintah berencana mengubah skema pajak untuk membidik peningkatan ekspor sedan. Dengan pajak untuk mobil sedan yang lebih rendah, penjualan, penggunaan komponen lokal, dan pasar ekspor diharapkan meningkat. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan pajak kendaraan untuk mobil jenis sedan akan diturunkan karena selama ini lebih mahal dibanding sport utility vehicle (SUV) maupun multi-purpose vehicle (MPV). Perubahan skema pajak diharapkan membuat industri kendaraan domestik mampu menyusul volume dan nilai ekspor mobil kompetitor utama Indonesia, yakni Thailand.

Baca Juga:
Jangan Bingung, Faktur Pajak Masih Boleh Pakai PPN 11% Hingga 31 Maret
  • Begini Saran BPS agar Pertumbuhan Ekonomi RI Melejit

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk bergerak cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III dan IV 2017. Terdapat sektor-sektor pilihan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Sektor pertanian, menjadi salah satu dasar utama untuk menggerakkan perdagangan Indonesia. Tidak hanya itu, sektor industri juga menjadi perhatian penting sebab pada kuartal II 2017 juga pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Ekspor Impor Bergeliat, Neraca Dagang RI Juli Diprediksi ‎Surplus

Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2017 diperkirakan akan melanjutkan tren surplus berkisar US$800 juta hingga US$1 miliar. Surplus dagang tersebut didorong pertumbuhan positif dari kinerja ekspor dan impor yang mulai menggeliat pasca libur lebaran. Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memproyeksikan laju ekspor pada Juli ini tumbuh sebesar 35,7%. Perkiraan ini lebih tinggi dibanding kinerja impor yang diramal tumbuh 34,5%. Ia menjelaskan, laju ekspor bulan ketujuh ini ditopang tren kenaikan harga kelapa sawit selama Juli, serta meningkatnya volume ekspor. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

Jumat, 10 Januari 2025 | 09:09 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Permudah Masyarakat Pakai Coretax, Portal Layanan Wajib Pajak Dirilis

Kamis, 09 Januari 2025 | 08:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jangan Bingung, Faktur Pajak Masih Boleh Pakai PPN 11% Hingga 31 Maret

Rabu, 08 Januari 2025 | 08:39 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kemenkeu Atur Ulang PMK soal DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Januari 2025 | 15:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Kemenkeu Siapkan Badan TI dan Intelijen Keuangan, Begini Strukturnya

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:15 WIB CORETAX SYSTEM

Catat! Telat Buat Faktur Pajak Tak Kena Sanksi selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Ditarget 90% di 2029

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Prabowo Bikin Satgas Percepatan Hilirisasi & Ketahanan Energi Nasional

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lapor SPT Tahunan Belum Pakai Coretax, Ini Hal yang Perlu Kamu Tahu

Sabtu, 11 Januari 2025 | 09:30 WIB PMK 132/2024

Jaga Keamanan Laut, Kemenkeu Atur Pembentukan Subpangkalan Operasi

Sabtu, 11 Januari 2025 | 09:00 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Tak Perlu Takut Ancaman Trump, DEN Beberkan Manfaatkan RI Gabung BRICS