Pemerintah Kaji Ulang PBB Progresif

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak bumi dan bangunan (PBB) progresif kepada setiap warganya yang memiliki properti (rumah) lebih dari satu. Tujuannya untuk membebaskan penawaran perumahan dan melindungi dari overheating pasar.

Menteri Keuangan Huynh Quang Hai mengatakan sebenarnya usulan PBB progresif ini sudah dicetuskan lima tahun lalu, namun gagasan tersebut ditolak. Saat ini, pemerintah masih belum bisa memastikan kapan pajak tersebut akan mulai diberlakukan.

“Hingga saat ini, kami masih mempelajari lebih dahulu proposal pengajuan pajak baru tersebut, sehingga mungkin baru tahun depan pajak atas rumah kedua dan berikutnya mulai diperkenalkan,” ungkapnya pada hari Minggu (13/11).

Huynh mengatakan bahwa pasar properti di Vietnam saat ini sedang menghadapi masalah, karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang usulan ini.

Atas usulan pajak yang telah ditolak pada tahun 2009 lalu ini, pemerintah menyiapkan 3 rencana untuk dibahas dengan Majelis Nasional sebagai berikut.

Pertama, pemerintah akan memungut PBB atas bangunan atau rumah kedua yang dimiliki oleh setiap individu dan untuk setiap kepemilikan berikutnya. Namun, bangunan yang bertingkat (dalam hal ini 2 lantai) akan dikecualikan.

Kedua, mengenakan PBB dengan tarif 0,03% untuk setiap kepemilikan rumah setelah rumah pertama dan seterusnya, namun dikurangi VND1 miliar (Rp596 juta) terlebih dahulu.

Terakhir, mengenakan PBB sekitar VND2.000 sampai VND4.000 per meter persegi per tahunnya untuk rumah kedua dan seterusnya yang luasnya dikurangi 200m persegi terlebih dahulu. Apabila rumah luasnya 300m persegi, maka yang dapat dipajaki hanya 100m persegi dari rumah tersebut. (Gfa)