Pemerintah Godok Insentif Pajak Obligasi

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Kamis (22/3), berita datang dari pemerintah yang ingin menurunkan tarif pajak obligasi hingga menjadi 5%-10%. Hingga saat ini, rencana itu masih digodok oleh Badan Kebijakan Fiskal dan belum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Berita lainnya datang dari Asian Development Bank (ADB) Institute mengenai bertambahnya utang negara yang kurang diiringi dengan perbaikan penerimaan pajak, dalam rangka menjaga kredibilitas anggaran. Berikut ringkasannya:

• Insentif Pajak Obligasi Digodok: Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen PPR Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan mengatakan rencana pemberian insentif pajak obligasi cukup penting karena investor enggan menanggung pajak bunga. Menurutnya biaya penerbitan obligasi valas akan menjadi lebih murah dan efisien.
• Ekonom Soroti Kredibilitas Anggaran dan Penerimaan Pajak: Ekonom ADB Institute Eric Alexander Sugandi mengatakan kunci dari masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah penerimaan pajak. Perbaikan penerimaan pajak menjadi salah satu sinergi untuk menjaga kredibilitas anggaran.
• AS Jadi Penyebab Depresiasi Rupiah: Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai koreksi rupiah terhadap sebagian valuta utama dunia dipicu sentimen eksternal, terutama dari AS. Pada saat tingginya ekspekstasi kenaikan bunga The Fed, rupiah merupakan salah satu mata uang yang paling terdepresiasi terhadap dolar AS, selain rupee India dan peso Filipina.
• BI Tak Perlu Latah Ikut Naikkan Suku Bunga: Ekonom BCA David Sumual menyatakan BI tidak perlu latah ikut menaikkan suku bunga, sekalipun The Fed mengumumkan kenaikan bunga dan rencana kenaikan suku bunga dalam beberapa kali tahun 2018. Kebijakan menaikkan suku bunga tidak akan efektif mengatasi efek negatif The Fed.
• DJP dan Peruri Desain Ulang Materai: Ditjen Pajak dan PT Peruri masih membahas rencana perubahan desain materai, bahkan kabarnya desain terbaru akan semakin sulit untuk dipalsukan. Pasalnya, telah terjadi penjualan materai tempel palsu melalui toko online beberapa waktu belakangan ini.
• DJP Optimis Laporan SPT Tembus 80%: Pelaporan SPT ahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sudah mencapai 6,4 juta. Dia berharap pelaporan SPT tahun ini bisa tembus 80% dari 18 juta wajib lapor SPT.
• RI Menangkan Pertarungan BMAD Biodiesel dengan Uni Eropa: Indonesia memenangkan sengketa tarif bea masuk anti dumping (BMAD) bio diesel dengan Uni Eropa. Kemenangan itu membuat tarif BMAD sebesar 8,8-23,3% akan dihapuskan dan dianggap memberi dampak positif bagi bisnis biodiesel Indonesia. Lebih jauh, pemerintah juga mengubah mekanisme bayar margin biodiesel.
• Infrastruktur Hanya Pakai Sedikit dari Utang: Ekonom Universitas Indonesia Faisal H. Basri mengatakan utang yang ditarik pemerintah tidak selamanya untuk infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur saat ini sebagian besar merupakan utang yang dikeluarkan dari BUMN, seperti LRT yang dibiayai dari APBN hanya Rp1,6 triliun saja, selebihnya PT. Adhi Karya yang mencari. (Amu)