Pemerintah Disarankan Buka Opsi Unilateral

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah disarankan tidak menutup opsi aksi sepihak atau unilateral dalam pemajakan ekonomi digital. Pilihan ini bisa diambil untuk kepentingan nasional.

Partner Research and Training DDTC, B. Bawono Kristiaji menyatakan aksi unilateral bisa menjadi opsi pemerintah. Apalagi, hingga saat ini, masih belum ada titik terang terkait pemajakan yang tercermin dalam interim report OECD bertajuk 'Tax Challenges Arising from Digitalisation' pada Maret 2018.

“Pilihan aksi unilateral bisa jadi solusi alternatif terbaik yang mencerminkan kepentingan nasional,” katanya dalam Seminar Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Perpajakan, Kamis (27/9/2018).

Bawono memaparkan interim report – yang menjadi landasan untuk laporan akhir (final report) pada 2020 – belum memberikan kerangka kerja yang nyata untuk pemajakan pelaku usaha digital lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, pilihan kebijakan unilateral bisa menjadi opsi alternatif.

Menurutnya, opsi unilateral sudah di lakukan oleh negara-negara maju pascaterbitnya interim report OECD. Salah satu contohnya adalah Uni Eropa, yang membuka opsi aksi sepihak untuk pemajakan pelaku usaha yang bergerak di ranah daring.

“Sebagai contoh, Uni Eropa bergerak cepat selang 5 hari interim report rilis,” ungkapnya.

Adapun, proposal yang disodorkan terbagi dalam dua pilihan kebijakan. Pertama, solusi jangka pendek atau interimsolution. Kedua, solusi jangka panjang/ long term solution.

Dalam jangka pendek, Uni Eropa akan melakukan pemajakan secara sepihak. Setiap iklan yang bergerak dan tayang di ranah digital Uni Eropa akan dikenakan pajak yang bersifat final. Setelah itu, terkait dengan solusi kedua, akan ada pembaruan atas sistem perpajakan zona Euro untuk menjangkau pelaku ekonomi digital. (kaw)