SELANDIA BARU

Pemerintah Diminta Terapkan Pajak Minuman Berpemanis

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 Juli 2018 | 16:58 WIB
Pemerintah Diminta Terapkan Pajak Minuman Berpemanis

WELLINGTON, DDTCNews – Untuk mengurangi risiko kematian lebih cepat dan obesitas, Badan Kesehatan (District Health Boards/DHB) Selandia Baru menginginkan pemerintah memajaki minuman berpemanis (sugar tax).

Ketua Capital & Coast dan Hutt Valley DHBs Selandia Baru Andrew Blair mengatakan pemajakan itu akan memberi dampak positif pada anak-anak, karena meminimalisir potensi kematian, mengurangi angka obesitas dan kerusakan gigi.

“Kami mendorong Menteri Kesehatan Selandia Baru David Clark untuk bergerak seaktif mungkin dalam menjaga kesehatan warga, terutama dalam hal memajaki minuman berpemanis,” ungkapnya dalam surat yang dikirimkan kepada Menkes di Wellington, Senin (9/7).

Baca Juga:
Bertemu PM Selandia Baru, Jokowi Bahas Komitmen Investasi Rp149 Miliar

Komitmen Menkes dalam membangun klinik di sekolah dan berbagai layanan kesehatan pun dianggap sebagai dukungan untuk menggapai program keluarga sehat. Dukungan itu bisa diterapkan melalui pengurangan jumlah minuman berpemanis dan minuman energi yang tidak terlalu dibutuhkan.

Sejalan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), DHB menilai ada bukti jelas pajak dan subsidi mempengaruhi perilaku pembelian, sehingga dapat mengekang konsumsi minuman berpemanis. Sekaligus membantu memerangi obesitas dan diabetes.

Kabarnya, permintaan DHB kepada pemerintah untuk memajaki minuman berpemanis itu juga didukung oleh NZ Dental Association dan Australian Medical Association.

Baca Juga:
Ikuti Langkah Selandia Baru, Negara Ini Pajaki Ternak-Ternak Sapi

Berlandaskan kesehatan gigi, Menkes Selandia Baru pun didesak untuk mengenalkan pajak minuman berpemanis kepada masyarakat. Desakan DHB terhadap pemerintah kian diperkuat dengan dukungan dari institut teknologi Nelson Marlborough yang menilai minuman berpemanis layak dikenakan cukai 20%.

Pada 2015, Anggota DHB Hauora Tairawhiti sempat menulis surat kepada Mantan Menkes Selandia Baru Jonathan Coleman mengenai pemajakan pada minuman berpemanis. Surat ini berisi catatan hampir 40% populasi penduduk mengalami obesitas dan harus segera diatasi.

Sayangnya, David Clark sejauh ini belum berencana untuk segera memajaki makanan maupun minuman berpemanis.

Baca Juga:
Insentif Ratusan Miliar Disiapkan untuk Bisnis Terdampak Bencana Topan

"Kami tidak akan memperkenalkan pajak baru dalam masa jabatan pertama kami. Sebaliknya, kami mencari cara untuk mengurangi jumlah gula dalam makanan dan minuman olahan,” ungkap Clark melalui keterangan tertulisnya.

Meski begitu Clark mengklaim telah bertemu dengan industri makanan. Industri makanan pun sepakat atas kekhawatirannya mengenai obesitas dan berkeinginan untuk mengurangi kadar gula dalam makanan.

"Sudah jelas dari pertemuan itu, beberapa pebisnis sudah mulai bergerak memproduksi produk dengan kadar gula rendah. Mereka telah melakukannya di luar negeri, mereka tahu seperti apa bentuknya dan mereka ingin melihat dunia bergerak lebih cepat ke arah itu" pungkas Clark. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 19:15 WIB SELANDIA BARU

Menkeu Ini Ingin Beri Relaksasi Pajak untuk Badan Amal

Selasa, 03 September 2024 | 17:00 WIB SELANDIA BARU

Negara Ini Bakal Naikkan Pajak Turis Asing hingga 3 Kali Lipat

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik