Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima keterangan pemerintah perihal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019. Penentuan asumsi makro ekonomi menjadi perhatian untuk menjaga kredibilitas anggaran negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Menurutnya, pemerintah harus mencermati kondisi ini, dan mengambil langkah antisipasi, agar situasi ekonomi dan politik menjadi kondusif.
"Konsep riil itu, khususnya di infrastruktur untuk dijadikan prioritas. Kemudian program lain seperti kesehatan dan pendidikan, maupun program lain yang langsung menyentuh masyarakat, pasti akan mendapat dukungan dan persetujuan DPR RI. Depresiasi nilai tukar rupiah juga harus dijaga, sehingga kurs rupiah menjadi lebih stabil dan tidak terjadi pola pelemahan di musim-musim tertentu," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (25/5).
Taufik berharap pemerintah lebih memprioritaskan pada program sektor riil yang bersifat padat karya, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mengurangi pengangguran. Selain itu, kondisi ekonomi dan politik global juga tidak luput dari perhatian karena berimplikasi langsung stabilitas ekonomi domestik.
"Pemerintah menyampaikan saat ini Indonesia berada di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi global, seperti pengaruh dari Amerika hingga kondisi ekonomi di Timur Tengah, turut mempengaruhi ekonomi Indonesia. Tentu kita harus mengerti dan pahami, perekonomian global sedang menuju keseimbangan baru. Sehingga ini tidak semata-mata hanya urusan politik dan kondisi dalam negeri,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional ini juga memberikan komentarnya terkait penetapan KEM PPKF yang disampaikan pemerintah pekan lalu. Salah satunya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang dinilai targetnya cukup moderat.
Sebelumnya, sepuluh Fraksi DPR RI membacakan tanggapan terhadap KEM-PPKF yang disampaikan Menkeu, dengan memberikan catatan serta dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan 2019. Terhadap semua catatan yang disampaikan Fraksi DPR RI, nantinya Menkeu akan menampung dan memberikan jawaban atas tanggapan yang disampaikan oleh legislatif.
Seperti yang diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menyampaikan KEM PPKF Tahun Anggaran 2019 kepada DPR. Berikut usulan asumsi dasar usulan pemerintah di 2019.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
