INGGRIS

Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak Perusahaan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Maret 2021 | 10:04 WIB
Pemerintah Diminta Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Pajak Perusahaan

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris diminta tidak menaikkan tarif pajak perusahaan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Shadow Chancellor dari Partai Buruh Anneliese Dodds mengatakan kenaikan tarif PPh badan bukan keputusan tepat pada masa krisis akibat pandemi. Dia menawarkan alternatif kebijakan untuk menyelamatkan keuangan negara akibat belanja jumbo penanganan pandemi.

"Menkeu Sunak harus mundur dari rencana menaikkan pajak," katanya, dikutip pada Rabu (3/3/2021).

Baca Juga:
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Dia menjabarkan alternatif kebijakan yang ditawarkan Partai Buruh adalah tidak ada aturan fiskal baru pada periode krisis. Menurutnya, pemerintah seharusnya mulai membatasi pengeluaran dengan mendukung sektor prioritas dalam pemulihan ekonomi.

Opsi kenaikan pajak baru bisa dibuka dalam beberapa tahun ke depan saat ekonomi menunjukkan tanda pemulihan. Anneliese menyatakan prioritas pemerintah saat ini seharusnya adalah menjaga basis pajak, bukan menambah beban pajak.

Pilihan politik Partai Buruh yang tidak mendukung gagasan kenaikan pajak perusahaan dari Partai Konservatif dinilai cukup mengejutkan publik Inggris. Anneliese menyebutkan kenaikan beban pajak untuk korporasi masih bisa ditangguhkan selama beberapa tahun ke depan.

Baca Juga:
Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

"Menkeu fokus pada perubahan kebijakan pajak dengan menempatkan agenda kenaikan pajak langsung. Namun, sebenarnya yang harus dia fokuskan adalah mengamankan basis pajak itu ketika orang kehilangan pekerjaan," terang Anneliese.

Dia menegaskan masih terlalu dini untuk menerapkan kenaikan pajak pada sistem perekonomian yang masih rapuh akibat pandemi. Selain itu, pemerintah juga harus berhitung dengan dampak Brexit bagi roda perekonomian nasional.

"Sekarang terlalu dini untuk menarik dukungan [insentif] atau menerapkan kenaikan pajak ke ekonomi yang rapuh," imbuhnya, seperti dilansir bbc.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

18 Maret 2021 | 13:27 WIB

bener nih

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:30 WIB PER-8/PJ/2022

Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN