KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Pemda Bakal Pungut Pajak Hotel dan Restoran terhadap Kapal Wisata

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 28 Desember 2023 | 16:30 WIB
Pemda Bakal Pungut Pajak Hotel dan Restoran terhadap Kapal Wisata

Ilustrasi. Kapal pesiar Seven Seas Navigator bersiap untuk bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/12/2023). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.

LABUAN BAJO, DDTCNews – Pemkab Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur berencana menerapkan pajak hotel dan restoran terhadap ratusan kapal wisata yang beroperasi di Kabupaten Manggarai Barat mulai 2024.

Kebijakan itu menuai penolakan dari pelaku wisata di Labuan Bajo. Mereka mengeluhkan tidak ada sosialisasi dari Pemkab. Selain itu, mereka menilai kebijakan tersebut akan mengganggu pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo.

“Menjelang akhir tahun iklim pariwisata di Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium kembali mendapat kabar buruk, di mana kapal wisata akan dibebankan pajak hotel dan restoran,” kata Ketua Asosiasi Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Ahyar Abadi, Kamis, (28/12/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Senada, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (Gahawisri) Labuan Bajo Budi Widjaja memandang rencana pengenaan pajak hotel dan restoran itu tidak tepat.

Sebab, kapal wisata termasuk dalam jenis moda transportasi yang selalu berlayar dan tidak berdiam pada satu tempat layaknya sebuah hotel.

“Kapal pinisi itu moda transportasi, bukan hotel, tidak ada pajak hotel,” tuturnya.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Mabar untuk menggelar sosialisasi mengenai rencana kebijakan tersebut. Dia juga berharap pemkab dapat mendiskusikan dampak negatif dari penerapan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Bupati Mabar Edistasius Endi menyatakan rencana itu akan tetap dilaksanakan pada awal 2024. Menurutnya, sosialisasi kebijakan tersebut sudah sempat disampaikan ketika merancang peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan angkutan.

“Siapa bilang tidak ada sosialisasi? Undangannya ada, foto pesertanya itu ada, sebelum dibahas di DPRD, pertemuannya [sosialisasi] di kantor camat,” ujarnya seperti dilansir patrolipost.com.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Edi menyebut penerapan pajak hotel dan restoran untuk kapal wisata telah melalui kajian hukum. Dia menekankan kebijakan tersebut juga tidak akan berbenturan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Adapun aturan yang dimaksud di antaranya adalah UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Terkait kewenangan, dipersetujuan substansi dari Kemendagri tidak ada yang bertentangan dengan UU No 1/2022 maupun PP 35/2023, terhadap yang menyelenggarakan fungsi hotel dan restoran. Artinya, semua sesuai dengan ketentuan,” jelas Edi.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Dia menambahkan pemkab memiliki kewenangan untuk memungut pajak pada kapal wisata yang beroperasi penuh di ujung barat Pulau Flores tersebut. Sama seperti pajak hotel dan restoran yang ada di darat, pajak hotel dan restoran kapal wisata akan dipungut dengan tarif 10%.

Dalam pelaksanaannya, lanjutnya, tidak semua kapal wisata akan dikenakan pajak hotel dan restoran. Adapun kapal wisata yang tidak memiliki fungsi sebagai penginapan atau tidak menyediakan makan dan minum selama berlayar tentu tidak akan disasar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja