PUNGUTAN LIAR

Pelaku Pungli Dinonaktifkan, DJBC Bentuk Tim Khusus

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 November 2016 | 09:38 WIB
Pelaku Pungli Dinonaktifkan, DJBC Bentuk Tim Khusus

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengungkapkan, oknum pegawai Bea Cukai yang menjadi pelaku pungutan liar (pungli) terhadap salah satu importir di Semarang, sudah dinonaktifkan. Pemberhentian sementara oknum berinisial JH dilakukan untuk memudahkan propses pemeriksaan.

Dia juga mengatakan langkah ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada Bareskrim Polri untuk pengembangan yang lebih mendalam. Lebih lanjut diterangkan pungli yang dilakukan oleh oknum berinisial JH tersebut dinilai lebih kepada pemerasan terhadap importir.

"JH menganggap ada dokumen impor yang tidak benar, sehingga di sana ada ruang untuk melakukan pemerasan. Dia (JH) adalah salah satu pegawai kami. Kami sudah menonaktifkan dan berhentikan sementara tentunya untuk memudahkan pemeriksaan oleh Bareskrim," terang Heru di Ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (28/11).

Baca Juga:
Hati-Hati! Begini Konsekuensi Jika Sengaja Merusak Segel Bea Cukai

Menurut penjelasan Heru, oknum inisial JH sewaktu ditangkap, sedang berada di tempat refleksi kesehatan di Semarang. Dari tempat tersebut, JH langsung dibawa ke kediamannya untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat guna menemukan bukti.

"Kemudian ditemukan rekening dengan uang Rp340 juta, di mana itu berasal dari si importir," sambungnya.

Imbas dari insiden pungli tersebut, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akhirnya membentuk dua tim khusus. Tim khusus ini yakni Saber Pungli untuk menuntaskan pemeriksaan pungli tersebut dan dugaan pungli-pungli lain selanjutnya, serta tim khusus untuk mendorong dan meningkatkan moral dari petugas lainnya yang tidak terlibat pungli dan jangan sampai terlibat ke depannya.

DJBC juga telah mengerahkan sebanyak 54 pegawainya yang berperan sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam mengontrol kegiatan secara langsung atau disebut spot check. Di sisi lain, kerja sama antara DJBC dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah dibentuk. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 07 Desember 2024 | 12:00 WIB DITJEN BEA DAN CUKAI

Jelang Natal, Bea Cukai Tegaskan Pegawai Tidak Boleh Terima Parsel

Rabu, 25 September 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

90 Perusahaan Manfaatkan Relaksasi Cukai, Pagunya Capai Rp101 Triliun

Senin, 26 Agustus 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Hati-Hati! Begini Konsekuensi Jika Sengaja Merusak Segel Bea Cukai

Sabtu, 13 April 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Implementasi NPWP 16 Digit, DJBC Lakukan Penyesuaian pada 39 Aplikasi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis