ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Implementasi NPWP 16 Digit, DJBC Lakukan Penyesuaian pada 39 Aplikasi

Dian Kurniati | Sabtu, 13 April 2024 | 08:00 WIB
Implementasi NPWP 16 Digit, DJBC Lakukan Penyesuaian pada 39 Aplikasi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan penyesuaian terhadap 39 aplikasi pada CEISA 4.0 sejalan dengan implementasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit.

Laporan Kinerja DJBC 2023 menyatakan implementasi NPWP 16 digit menjadi salah satu proyek strategis DJBC pada tahun lalu. Dalam laporan ini, disebutkan sejumlah kegiatan untuk implementasi NPWP 16 digit pada CEISA 4.0 juga telah diselesaikan.

"Dengan adanya ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap 39 aplikasi," bunyi Laporan Kinerja DJBC 2023, dikutip pada Sabtu (13/4/2024).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kegiatan penyesuaian aplikasi untuk adaptasi ketentuan NPWP 16 digit antara lain perubahan atau penambahan servis barang kiriman, perubahan atau penambahan servis ekspor, perubahan atau penambahan servis impor.

Kemudian, perubahan atau penambahan servis KITE portal, dan perubahan atau penambahan servis rush handling, perubahan atau penambahan servis tempat penimbunan berikat (TPB).

Laporan kinerja DJBC tersebut juga memaparkan beberapa isu dalam implementasi NPWP 16 digit pada CEISA 4.0 tahun lalu.

Baca Juga:
Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Berdasarkan konsinyasi penyesuaian sistem terdampak NPWP 16 digit dan penyusunan transition plan bersama antara Ditjen Pajak (DJP) dengan DJBC, Lembaga National Single Window (LNSW), dan Kementerian Investasi/BKPM, disepakati coretax administration system (CTAS) akan mulai diterapkan pada pertengahan 2024.

Atas hasil kesepakatan itu, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC melakukan penetapan ulang target implementasi NPWP 16 digit terhadap sistem komputer pelayanan terdampak kepada Kapusintek selaku lead UIC proyek TIK strategis Kemenkeu.

Proyek penerapan NPWP 16 digit pun disertakan menjadi salah satu subpaket lelang pengembangan CEISA 4.0 tahap V berupa aplikasi program penyelarasan probis-IT pada DJBC tahun anggaran 2023 pada semester II/2023 dengan target akhir kontrak pada 31 Desember 2023.

"Demi mendukung CEISA 4.0 menuju data driven organization platform, [dilakukan] penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi kepabeanan dan cukai dan penyesuaian implementasi NPWP 16 digit," bunyi Laporan Kinerja DJBC 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan