Pelaku Industri Bunga Minta Pemerintah Beri Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Sejak awal tahun, sejumlah insentif fiskal dikeluarkan pemerintah untuk menggairahkan kegiatan ekonomi. Pemberian insentif berupa tax holiday hingga memangkas jalur perizinan melalui sistem Online Single Submissionv (OSS) telah ditempuh pemerintah.

Namun, sejumlah pelaku industri masih berharap insentif lainnya. Salah satunya adalah Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo) yang beranggotakan pelaku industri bunga.

"Mungkin pemerintah dapat meniru kebijakan Pemerintah Thailand dan Vietnam, untuk menumbuh kembangkan florikultura, mulai subsidi di sektor pajak sampai kepada bantuan pupuk," kata Wakil Ketua Asbindo Hesti Widayani dalam keterangan persnya, Senin (23/7).

Dia menyebutkan salah satu hambatan dalam industri bunga adalah inkonsistensi penerapan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini dapat dilihat dari penerapan PPN sebesar 10% yang berbeda dalam hal volume penjualan bunga.

"Jadi, ketidakkonsistenan di sini, kalau bunga yang dijual eceran tidak kena PPN. Tetapi, kalau sudah dalam bentuk rangkaian atau beberapa tangkai dikenakan PPN sebesar 10%," jelas Hesti.

Selain itu, untuk mengakselerasi industri bunga di tanah air, Asbindo meminta pemerintah untuk membuka opsi tarif PPN 1% untuk pelaku usaha di bidang florikultura. Usulan ini karena segmen bisnis bunga masih belum berkembang sehingga butuh insentif dari pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Humas Asbindo Damayani Sabini mengatakan potensi florikultura berdasarkan pengalaman di Vietnam dan Thailand sangat besar, terutama dalam memberikan kontribusi bagi devisa. Data terakhir menunjukkan, nilai konsumsi florikultura dunia mencapai sekitar 150 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor 20 juta dolar AS.

"Industri florikultura Indonesia mempunyai masa depan yang menjanjikan, potensi Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global sangatlah besar. Kekayaan akan bunga tropis belum dapat dimanfaatkan secara optimal, padahal peminatnya di pasar dunia sangat besar," terangnya.a