KORUPSI

Pegawai Kemenkeu Kena OTT KPK, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Mei 2018 | 14:40 WIB
Pegawai Kemenkeu Kena OTT KPK, Ini Tanggapan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Kasus yang bersumber pada alokasi dana perimbangan Kabupaten Sumedang dalam RAPBN 2018 itu memantik komentar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu langsung menggelar konferensi pers pada Senin (7/5). Isinya tidak lain mendukung langkah KPK dan akan mengusut lebih dalam penyebab masih adanya jajaran Kemenkeu terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

"Kita mengetahui dari pemberitaan KPK hari Jumat lalu melakukan OTT dan telah menetapkan tersangka 4 orang. Di dalam OTT dalam bentuk gratifikasi penyelenggara negara. Salah satu pegawai kami," katanya.

Sebagai bendahara negara, dia menekankan pentingnya integritas pegawai dan pejabat Kemenkeu dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu dukungan kepada lembaga anti rasuah akan terus diberikan untuk menjamin terciptanya tata kelola yang bebas korupsi.

"Kami mendukung KPK untuk melakukan pembersihan kalau dari sisi tata kelola, saya selalu menekankan bahwa Kemenkeu mengelola keuangan negara dengan prinsip tata kelola dan tidak korupsi," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Tidak berhenti soal dukung mendukung, Sri Mulyani mengatakan dirinya meminta KPK untuk melakukan penyelidikan. Dia meminta KPK menyelidiki apakah tindakan ini dilakukan oleh satu orang atau secara berkelompok.

"Kalau kita lihat kejadian ini kita meminta KPK melakukan penyelidikan, apakah satu orang apakah sistemik. Kalau sistemik siapa yang terlibat di Kemenkeu," pintanya.

Seperti yang diketahui, kasus ini tidak hanya melibatkan pejabat Kemenkeu. Selain Yaya, KPK juga menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini, di antaranya anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat Amin Santono, kontraktor di Pemerintah Kabupaten Sumedang Ahmad Ghiast, serta pihak swasta yang jadi perantara kasus suap bernama Eka Kamaluddin. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?