Pedagang Besar Farmasi Bisa Jadi PKP Berisiko Rendah, Ini Aturannya

JAKARTA, DDTCNews – Pedagang besar farmasi yang memenuhi ketentuan bisa termasuk dalam kategori pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Sebagai PKP berisiko rendah, pedagang besar farmasi dapat memperoleh pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap masa pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g PMK 39/2018 s.t.d.d PMK 117/2019.

“Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [bisa diberikan5 restitusi dipercepat] meliputi: …g. Pedagang Besar Farmasi,” bunyi Pasal 13 ayat (2) huruf g PMK 39/2018 s.t.d.d PMK 117/2019, dikutip pada Minggu (1/9/2024).

Pedagang besar farmasi dapat termasuk sebagai PKP berisiko rendah jika telah memiliki 2 sertifikat. Pertama, sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi.

Kedua, sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi. Selain mengantongi kedua sertifikat tersebut, pedagang besar farmasi juga harus memenuhi 3 syarat.

Ketiga syarat tersebut antara lain telah menyampaikan SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir; tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana perpajakan; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kendati sudah memenuhi ketentuan, pedagang besar farmasi tidak otomatis menjadi PKP berisiko rendah. Adapun pedagang besar farmasi yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah.

Permohonan tersebut diajukan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat pedagang farmasi dikukuhkan sebagai PKP. Permohonan itu harus dilampiri dengan sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik.

Apabila permohonan diterima, dirjen pajak akan menerbitkan keputusan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Keputusan tersebut diberikan paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Selain berdasarkan permohonan, dirjen pajak juga bisa menetapkan pedagang farmasi sebagai PKP berisiko rendah secara jabatan. Penetapan secara jabatan tersebut dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP.

Sebagai informasi, permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) PPN umumnya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Namun, untuk PKP tertentu dapat mengajukan permohonan restitusi pada setiap masa pajak. Selain itu, khusus PKP berisiko rendah bisa mengajukan permohonan restitusi dengan skema restitusi dipercepat.

Restitusi dipercepat merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan tanpa pemeriksaan, tetapi hanya dengan penelitian saja. Untuk itu, prosesnya relatif lebih cepat ketimbang proses pemberian restitusi pada umumnya. (rig)