RUU TAX AMNESTY

PDI Perjuangan Masih Ulur Waktu

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Juni 2016 | 18:30 WIB
PDI Perjuangan Masih Ulur Waktu

JAKARTA, DDTCNews – Hingga lepas buka Magrib ini, Senin (27/6), Fraksi PDI Perjuangan masih belum menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap naskah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan di DPR.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR, sebanyak 6 fraksi di antaranya telah menyampaikan pandangannya. Ke-6 fraksi ini adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKB kompak menyetujui naskah RUU Pengampunan Pajak untuk dibawa ke sidang paripurna DPR yang dijadwalkan Selasa, (28/7). Adapun, Fraksi PKS mengaku masih keberatan dan belum sependapat dengan RUU tersebut.

Baca Juga:
DPR Beri Catatan Soal Tarif PPN, PMK 131 Dinilai Masih Muat Kerancuan

“Memang tax amnesty bisa memajukan ekonomi nasional, tapi pemerintah belum cukup matang untuk mempersiapkannya. Banyak bukti menunjukkan hal tersebut. Karena itu, kami menyerahkan pengambilan keputusan di sidang selanjutnya,” ungkap juru bicara Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram dalam raker tersebut.

Selain Fraksi PDI Perjuangan, ada tiga fraksi lain yang belum menyampaikan pandangan mini fraksinya. Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Nasional Demokrat Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Namun, dari data yang diperoleh DDTCNews sebelumnya, ketiga fraksi itu sudah dapat menyetujui naskah RUU Tax Amnesty. Saat ini, rapat kerja masih dalam status skors untuk salat magrib dan buka puasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan mini fraksi.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Soepriyatno, Ketua Panitia Kerja RUU Tax Amnesty, mengatakan forum masih menunggu pandangan dari PDI Perjuangan sebelum memutuskan membawa beleid tersebut ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi, yaitu di paripurna DPR.

Hingga berita ini ditulis, masih belum terlalu jelas alasan kenapa Fraksi PDI Perjuangan memilih menunda penyampaian pandangan mini fraksinya. Beberapa politisi PDI Perjuangan yang ditemui DDTCNews juga memilih bungkam. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Beri Catatan Soal Tarif PPN, PMK 131 Dinilai Masih Muat Kerancuan

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah, Potensi Pajak Cuma Rp3,2 Triliun

Rabu, 01 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12% Cuma untuk Barang Mewah, Cucun: Keadilan bagi Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Januari 2025 | 19:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Ada Opsen, Pemprov Jawa Barat Beri Keringanan Pajak Kendaraan

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:05 WIB PMK 124/2024

PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

PIC Coretax Tak Bisa Impersonate ke Akun WP Badan? Coba Langkah Ini

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Ungkap 3 Cara Agar Terhindar dari Penipuan Berkedok Petugas

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:30 WIB LAPORAN WORLD BANK

World Bank Kritik Pajak RI, Luhut: Kita Disamakan dengan Nigeria

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:15 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Kode Otorisasi DJP Via Coretax

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:00 WIB BEA CUKAI TELUK BAYUR

Sisir Pasar-Pasar, Bea Cukai Sita 35.000 Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:04 WIB PMK 124/2024

Peraturan Baru, Competent Authority di Bidang Perpajakan Berubah

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Upaya Perluasan Basis Pajak Terhambat oleh Keterbatasan Data