PBB Masih Minim, DPPKAD Gelar Evaluasi

LIWA, DDTCNews – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyelenggarakan rapat evaluasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lantaran jumlah penyetor PBB-P2 di Kabupaten ini masih sangat minim.

Asisten I Bidang Pemerintahan Adi Utama menyampaikan rapat kali ini berkaitan dengan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari PBB-P2, di mana PBB-P2 merupakan penyumbang penerimaan terbesar pada sektor pajak daerah.

“Di samping itu, PBB-P2 juga berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Ini dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan masyarakat dapat meningktkan kesadarannya dalam membayar pajak,” ungkapnya di Ruang Rapat Kenghatum PPKAD, Kamis (15/9).

Acara yang dihadiri oleh Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Lambar, Kepala BP2KP, dan Camat se-Kabupaten Lambar ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD 2016 khususnya bidang PBB. Selain itu juga sebagai upaya optimalisasi dan menentukan langkah-langkah yang efektif dalam pengelolaan PBB untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Tahun ini, lanjut Adi, pendapatan dari PBB-P2 Kabupaten Lambar ditargetkan sebesar Rp3 miliar. Sampai dengan 14 September 2016 realisasi penerimaannya sudah mencapai Rp1,9 miliar atau 64,41% dari target. Realisasi tersebut berasal dari kecamatan sekincau, air hitam, pagar dewa, belalau, batu brak, kebun tebu, sumber jaya, seminung lumbok, sukau, suoh, balik bukit, bandar negeri suoh, batu ketulis dan gedung surian.

Sementara itu, dari seluruh kecamatan tersebut, baru 2 kecamatan saja yang telah melunasi target PBB-P2 tahun 2016 yaitu kecamatan sekincau dan air hitam. Mendekati jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September ini, Adi mengimbau agar Camat dan Lurah se-Kabupaten Lamban lebih pro aktif dalam melakukan penagihan PBB-P2.

Adi menambahkan sampai saat ini penerimaan APBD Kabupaten Lambar masih sangat bergantung dari transfer pemerintah pusat. “98% penerimaan daerah ditopang dari dana perimbangan dan bagi hasil pajak provinsi. Ini artinya APBD kita sngat rentan terhadap perubahan kebijakan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, seperti dikutip dari Saibumi.com, Kepala Dinas PPKB Lampung Barat Sudarto mengatakan dengan dilakukannya evaluasi ini diharapkan sebelum jatuh tempo pembayaran PBB-P2 semua kecamatan di Kabupaten Lambar sudah menyetorkan tagihan PBB-P2.

“Jika jatuh tempo belum melunasi PBB maka pekon dan kecamatan bisa-bisa dikenakan denda 2% per bulan, hal ini yang harus kita pahami,” kata Sudarto. (Amu)