Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan arah kebijakan fiskal 2022 dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021). (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sekitar 5,2%-5,8%. Patokan rentang asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sekitar 4,5%-5,3%.
Sri Mulyani mengatakan patokan asumsi pertumbuhan 2022 hingga 5,8% akan tercapai jika reformasi struktural berjalan dengan optimal. Menurutnya, reformasi struktural akan mendorong berbagai kegiatan ekonomi tumbuh lebih cepat, terutama dari sisi investasi dan ekspor.
"Reformasi struktural ini tentu di dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).
Sri Mulyani mengatakan target pertumbuhan sebesar 5,8% akan tercapai jika konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2%, konsumsi LNPRT 7,2%, dan konsumsi pemerintah 5,2%. Sementara itu, pertumbuhan investasi harus mencapai 6,6%, ekspor 6,8%, dan impor 6,1%.
Dia menjelaskan reformasi struktural memainkan peran penting dalam perbaikan kinerja investasi dan ekspor. Melalui reformasi tersebut, pemerintah akan memastikan UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mampu meningkatkan investasi dan ekspor sebagai pendorong pertumbuhan, menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas, serta menarik investasi yang berorientasi ekspor atau substitusi impor.
Selain itu, pemerintah akan memulihkan dan meningkatkan konsumsi masyarakat, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya menaikkan pendapatan. Pada 2022, pemerintah menargetkan konsumsi masyarakat akan kembali pulih ke level di atas 5%, atau seperti sebelum situasi pandemi Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
"Dari sisi APBN, kami tetap melakukan reform di bidang fiskal, baik itu di bidang penerimaan negara maupun bea dan cukai dan juga penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan aset negara, agar mampu digunakan untuk perekonomian dan pelayanan publik yang makin baik,” ujarnya.
Adapun dari sisi belanja negara, Sri Mulyani akan memperbaiki kualitas pelayanan negara melalui perencanaan penganggaran yang baik. Menurutnya, belanja negara harus didorong agar makin efisien dan fokus pada prioritas sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai penyeimbang di dalam perekonomian. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Apabila benar tercapai maka dapat dikatakan bahwa berbagai insentif pajak yang dikeluarkan telah sesuai dengan tujuan awal, yakni pemulihan ekonomi nasional