KABUPATEN BULELENG

Pajak Spa di Buleleng Turun Jadi 10 Persen, Karaoke Jadi 30 Persen

Muhamad Wildan | Selasa, 23 Januari 2024 | 18:15 WIB
Pajak Spa di Buleleng Turun Jadi 10 Persen, Karaoke Jadi 30 Persen

Ilustrasi. 

BULELENG, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng resmi memberikan insentif pajak atas sektor-sektor jasa hiburan yang dibebani dengan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar 40-75%.

Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan insentif PBJT atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa diberikan sesuai dengan Pasal 99 dan Pasal 101 PP 35/2023 untuk terus mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi.

"Pemulihan ekonomi khususnya dalam bidang pariwisata masih berlangsung dan menjadi dasar pemberian insentif fiskal," kata Ketut, Selasa (23/1/2024).

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Pemkab Buleleng memutuskan untuk memberikan pengurangan pengenaan PBJT sebesar 25% dari surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Bagi wajib pajak pelaku usaha spa, pengurangan PBJT diberikan sebesar 75%.

Dengan pengurangan tersebut, wajib pajak pelaku usaha diskotek, karaoke, bar, dan kelab malam hanya berkewajiban untuk membayar PBJT atas jasa hiburan dengan tarif sebesar 30%, sedangkan wajib pajak pelaku usaha spa diwajibkan membayar PBJT sebesar 10% saja.

"Nanti semuanya akan dituangkan dalam peraturan bupati," ujar Ketut seperti dilansir infopublik.id.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Ketut mengatakan pemberian insentif dilaksanakan sejalan dengan petunjuk yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 900.1.13.1/403-SJ.

Untuk diketahui, Kemendagri melalui SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ mendorong kepala daerah untuk berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan pemberian insentif fiskal dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, utamanya bagi pelaku usaha baru pulih dari dampak pandemi Covid-19.

"Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pelaksanaanya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh terjadi transaksional dan menghindari adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme," bunyi SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP