PMK 143/2023

Pajak Rokok Bakal Digunakan untuk Program Jaminan Kesehatan

Muhamad Wildan | Minggu, 31 Desember 2023 | 13:00 WIB
Pajak Rokok Bakal Digunakan untuk Program Jaminan Kesehatan

Ilustrasi. Pekerja melinting rokok sigaret kretek tangan (SKT) di sebuah pabrik rokok di Bantul, Yogyakarta, Selasa (19/12/2023). Pemerintah menetapkan ketentuan yang mengatur kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok beserta harga jual eceran (HJE) rata-rata sebesar 10 persen per 1 Januari 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pajak rokok yang diterima oleh provinsi dan dibagihasilkan kepada kabupaten/kota turut berkontribusi pada program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Kontribusi pajak rokok terhadap program jaminan kesehatan ditetapkan sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok yang diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota.

"Kontribusi pajak rokok…ditetapkan sebesar 75% dari 50% atau ekuivalen sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing-masing provinsi atau kabupaten/kota," bunyi Pasal 24 ayat (3) PMK 143/2023, dikutip pada Minggu (31/12/2023).

Baca Juga:
PMK Baru! Aturan Soal Restitusi Dipercepat Direvisi, Sesuaikan Coretax

Mengingat pajak rokok mulai dikenakan atas rokok elektrik mulai tahun depan maka sebagian pajak rokok yang dipungut atas rokok elektrik juga akan digunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan.

Untuk diketahui, total pajak rokok yang diterima pemda pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp22,81 triliun, naik tipis dibandingkan dengan estimasi pajak rokok tahun ini yang senilai Rp22,79 triliun.

Selanjutnya, pemprov dan pemkab/pemkot wajib merencanakan dan menganggarkan kontribusi untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam APBD.

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Dalam rangka mengetahui kecukupan anggaran kontribusi program jaminan kesehatan, pemda perlu melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan.

Nanti, kesepakatan atas rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara yang memuat rencana penerimaan pajak rokok dan rencana anggaran jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Apabila tidak melaksanakan kewajiban kontribusi pajak rokok tersebut maka pemprov, pemkab, atau pemkot dikenai sanksi pemotongan pajak rokok sejumlah selisih 37,5% dari realisasi penerimaan pajak rokok. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan