JERMAN

Pajak Minimum Global Segera Dibahas Menkeu Negara G7

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Mei 2021 | 10:14 WIB
Pajak Minimum Global Segera Dibahas Menkeu Negara G7

Olaf Scholz. (foto: globaldomainsnews.com)

BERLIN, DDTCNews – Para menteri keuangan negara G7 akan mengadakan pertemuan pada pekan ini. salah satu topik yang dibahas adalah upaya untuk mencapai konsensus global pajak digital, termasuk pengenaan pajak minimum global.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengatakan pertemuan virtual akan digelar pada Jumat (28/5/2021) dan akan dilanjutkan dengan pertemuan langsung pada pekan depan. Kesepakatan negara G7 akan menjadi pondasi untuk membentuk kesepakatan pada tingkat G20 dan skala internasional.

"Sangat menjanjikan bahwa kami akan memiliki solusi dan saya berharap itu terjadi musim panas ini," katanya, dikutip pada Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
Malaysia Sebut Pajak Minimum Global Berdampak Baik ke Keuangan Negara

Scholz cukup optimistis konsensus perpajakan internasional akan tercapai karena proposal kebijakan sudah tersaji di meja perundingan. Hal tersebut merupakan cara paling ideal untuk mengenakan pajak kepada perusahaan global, terutama di sektor digital, dengan lebih adil.

Dia menyebutkan negara kawasan Eropa makin yakin kesepakatan awal akan tercapai dalam pertemuan menteri keuangan negara G7. Salah satu tantangan utama dalam mencapai konsensus, terutama pada proposal pajak minimum global, adalah menyakinkan negara yang memiliki rezim pajak tarif rendah, seperti Irlandia, agar ikut serta dalam proses konsensus.

Dia mengatakan kesepakatan G7 merupakan modal besar untuk mencapai solusi pajak ekonomi digital pada tingkat yang lebih luas. Dia memastikan Uni Eropa mendukung penuh kerja OECD untuk merampungkan konsensus global pajak digital pada tahun ini.

Baca Juga:
DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

"Ada situasi kerja yang kami miliki dalam kerja sama inklusif di OECD dan akan ada laporan kepada G20. Kami selalu membahas hal ini juga di tingkat G7. Sepertinya kita akan mengakhiri permainan ini dan mendapatkan solusi," terang Scholz.

Seperti dilansir fortune.com, proposal Amerika Serikat (AS) mengenai pajak minimum global bagi perusahaan multinasional mendapat sambutan positif negara G7. Proses negosiasi terjadai pada masalah penetapan tarif minimum.

Pemerintah Jepang dan Inggris mendukung tarif minimum 15% yang menjadi usulan terbaru AS. Sementara itu, Uni Eropa cenderung mendukung tarif pajak sebesar 21% yang menjadi usulan awal pemerintahan Presiden Joe Biden. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Kamis, 12 Desember 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah segera Umumkan Kebijakan Final Soal PPN 12 Persen

Rabu, 11 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Kurang dari 10 WP Tax Holiday yang Terdampak Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan