JERMAN

Pajak Minimum Global Segera Dibahas Menkeu Negara G7

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Mei 2021 | 10:14 WIB
Pajak Minimum Global Segera Dibahas Menkeu Negara G7

Olaf Scholz. (foto: globaldomainsnews.com)

BERLIN, DDTCNews – Para menteri keuangan negara G7 akan mengadakan pertemuan pada pekan ini. salah satu topik yang dibahas adalah upaya untuk mencapai konsensus global pajak digital, termasuk pengenaan pajak minimum global.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengatakan pertemuan virtual akan digelar pada Jumat (28/5/2021) dan akan dilanjutkan dengan pertemuan langsung pada pekan depan. Kesepakatan negara G7 akan menjadi pondasi untuk membentuk kesepakatan pada tingkat G20 dan skala internasional.

"Sangat menjanjikan bahwa kami akan memiliki solusi dan saya berharap itu terjadi musim panas ini," katanya, dikutip pada Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Scholz cukup optimistis konsensus perpajakan internasional akan tercapai karena proposal kebijakan sudah tersaji di meja perundingan. Hal tersebut merupakan cara paling ideal untuk mengenakan pajak kepada perusahaan global, terutama di sektor digital, dengan lebih adil.

Dia menyebutkan negara kawasan Eropa makin yakin kesepakatan awal akan tercapai dalam pertemuan menteri keuangan negara G7. Salah satu tantangan utama dalam mencapai konsensus, terutama pada proposal pajak minimum global, adalah menyakinkan negara yang memiliki rezim pajak tarif rendah, seperti Irlandia, agar ikut serta dalam proses konsensus.

Dia mengatakan kesepakatan G7 merupakan modal besar untuk mencapai solusi pajak ekonomi digital pada tingkat yang lebih luas. Dia memastikan Uni Eropa mendukung penuh kerja OECD untuk merampungkan konsensus global pajak digital pada tahun ini.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

"Ada situasi kerja yang kami miliki dalam kerja sama inklusif di OECD dan akan ada laporan kepada G20. Kami selalu membahas hal ini juga di tingkat G7. Sepertinya kita akan mengakhiri permainan ini dan mendapatkan solusi," terang Scholz.

Seperti dilansir fortune.com, proposal Amerika Serikat (AS) mengenai pajak minimum global bagi perusahaan multinasional mendapat sambutan positif negara G7. Proses negosiasi terjadai pada masalah penetapan tarif minimum.

Pemerintah Jepang dan Inggris mendukung tarif minimum 15% yang menjadi usulan terbaru AS. Sementara itu, Uni Eropa cenderung mendukung tarif pajak sebesar 21% yang menjadi usulan awal pemerintahan Presiden Joe Biden. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan PMK 136/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak