JERMAN

Pajak Minimum Global Segera Dibahas Menkeu Negara G7

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Mei 2021 | 10:14 WIB
Pajak Minimum Global Segera Dibahas Menkeu Negara G7

Olaf Scholz. (foto: globaldomainsnews.com)

BERLIN, DDTCNews – Para menteri keuangan negara G7 akan mengadakan pertemuan pada pekan ini. salah satu topik yang dibahas adalah upaya untuk mencapai konsensus global pajak digital, termasuk pengenaan pajak minimum global.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengatakan pertemuan virtual akan digelar pada Jumat (28/5/2021) dan akan dilanjutkan dengan pertemuan langsung pada pekan depan. Kesepakatan negara G7 akan menjadi pondasi untuk membentuk kesepakatan pada tingkat G20 dan skala internasional.

"Sangat menjanjikan bahwa kami akan memiliki solusi dan saya berharap itu terjadi musim panas ini," katanya, dikutip pada Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Scholz cukup optimistis konsensus perpajakan internasional akan tercapai karena proposal kebijakan sudah tersaji di meja perundingan. Hal tersebut merupakan cara paling ideal untuk mengenakan pajak kepada perusahaan global, terutama di sektor digital, dengan lebih adil.

Dia menyebutkan negara kawasan Eropa makin yakin kesepakatan awal akan tercapai dalam pertemuan menteri keuangan negara G7. Salah satu tantangan utama dalam mencapai konsensus, terutama pada proposal pajak minimum global, adalah menyakinkan negara yang memiliki rezim pajak tarif rendah, seperti Irlandia, agar ikut serta dalam proses konsensus.

Dia mengatakan kesepakatan G7 merupakan modal besar untuk mencapai solusi pajak ekonomi digital pada tingkat yang lebih luas. Dia memastikan Uni Eropa mendukung penuh kerja OECD untuk merampungkan konsensus global pajak digital pada tahun ini.

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

"Ada situasi kerja yang kami miliki dalam kerja sama inklusif di OECD dan akan ada laporan kepada G20. Kami selalu membahas hal ini juga di tingkat G7. Sepertinya kita akan mengakhiri permainan ini dan mendapatkan solusi," terang Scholz.

Seperti dilansir fortune.com, proposal Amerika Serikat (AS) mengenai pajak minimum global bagi perusahaan multinasional mendapat sambutan positif negara G7. Proses negosiasi terjadai pada masalah penetapan tarif minimum.

Pemerintah Jepang dan Inggris mendukung tarif minimum 15% yang menjadi usulan terbaru AS. Sementara itu, Uni Eropa cenderung mendukung tarif pajak sebesar 21% yang menjadi usulan awal pemerintahan Presiden Joe Biden. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN