Pajak Karbon Uni Eropa Disebut Tidak Sesuai Aturan WTO

MOSCOW, DDTCNews—Pemerintah Rusia mengkhawatirkan rencana pajak karbon lintas batas yang akan diterapkan Uni Eropa per 1 Januari 2021 tidak sejalan dengan aturan World Trade Organisation (WTO).

Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Maxim Reshetnikov mengatakan pemerintah Rusia prihatin dengan upaya Uni Eropa terkait perubahan iklim justru menimbulkan hambatan baru dalam perdagangan internasional.

"Kami melihat bahaya dalam hal ini (pajak karbon lintas negara). Inisiatif Uni Eropa untuk menciptakan mekanisme baru terkait emisi karbon pada dasarnya merupakan pungutan baru," katanya dikutip Selasa (4/8/2020).

Reshetnikov menuturkan WTO saat ini masih merumuskan kebijakan perihal antidumping dalam kerangka perubahan iklim global. Bila Uni Eropa meneruskan kebijakan pajak karbon, ia khawatir akan ada beban tambahan yang besar bagi impor barang yang diproduksi dengan cara yang tidak berkelanjutan.

Apalagi, Rusia saat ini merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keempat di dunia. Oleh karena itu, bila pajak pajak karbon diterapkan bakal berdampak besar terhadap ekspor Rusia ke pasar Eropa.

"Penting bagi kami semua tindakan yang diadopsi untuk memajukan agenda lingkungan hidup sepenuhnya mematuhi aturan WTO. Sayang, mekanisme yang diusulkan beberapa rekan kami saat ini justru bertentangan," tutur Reshetnikov.

Dilansir Climate Change News, rencana pajak karbon Uni Eropa ini untuk mengkompensasi biaya stimulus ekonomi sebesar €750 miliar. Potensi penerimaan dari pajak karbon lintas batas diprediksi €5 miliar-€14 miliar per tahun.

Rencana pajak karbon sebenarnya sudah membuat gusar pelaku usaha Rusia. Pasalnya, bila teralisasi maka pengusaha Rusia akan membayar tagihan pajak hingga €5 miliar per tahun atau setara dengan Rp81 triliun. (rig)