SELANDIA BARU

Pajak Gula Urung Diterapkan

Awwaliatul Mukarromah | Senin, 09 Mei 2016 | 19:30 WIB
Pajak Gula Urung Diterapkan

WELLINGTON, DDTCNews — Pemerintah Selandia Baru tetap pada keputusannya untuk tidak mengenakan pajak atas makanan dan minuman mengandung gula (sugar tax), meski kebijakan itu direkomendasikan oleh sedikitnya 74 profesor kesehatan di Negeri Kiwi tersebut.

Menteri Kesehatan Selandia Baru Jonathan Coleman mengatakan tidak ada bukti pasti bahwa kebijakan itu dapat mengurangi tingkat obesitas pada anak-anak. Namun, bukan berarti pemerintah menganggap remeh problem obesitas tersebut.

"Sebagai ganti pajak gula, kami telah menyiapkan 22 strategi untuk mengubah perilaku anak-anak guna memperbaiki melalui pola makannya, baik melalui kampanye kesehatan maupun masuk ke dalam sistem pendidikan," ujarnya di Wellington, Senin (9/5).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Naikkan Pajak Turis Asing hingga 3 Kali Lipat

Secara terpisah, Kevin Hague, juru bicara Green Party Health, LSM lokal yang mengampanyekan perlunya penerapan pajak gula, menyayangkan keputusan tersebut. Menurut dia, bukti yang ditunjukkan oleh para ahli kesehatan terbaik di Selandia Baru mengenai bahaya gula sudah cukup kuat.

Green Party Health mengungkapkan tingkat obesitas pada anak-anak Selandia Baru, seperti dikutip radionz.co.nz, menempati peringkat ke-4 tertinggi di dunia. Bahkan setiap tahun, lebih dari 5.000 anak di bawah 8 tahun memerlukan operasi untuk mencabut gigi yang rusak.*

Baca : Jasa Pajak


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 September 2024 | 17:00 WIB SELANDIA BARU

Negara Ini Bakal Naikkan Pajak Turis Asing hingga 3 Kali Lipat

Minggu, 16 Juni 2024 | 09:30 WIB SELANDIA BARU

Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN