UNIVERSITAS INDONESIA

Pajak Ekonomi Digital Harus Menyesuaikan Aturan Global

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:45 WIB
Pajak Ekonomi Digital Harus Menyesuaikan Aturan Global

Suasana kuliah Umum dengan tema Challenges and Way-Forward with Company Taxation in the Digital Economy di FIA UI. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Klaster Riset Politik Perpajakan, Kesejahteraan dan Ketahanan Nasional (POLTAX) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema Challenges and Way-Forward with Company Taxation in the Digital Economy, pada hari ini, Rabu (11/10).

Kuliah umum ini mengupas pembahasan seputar tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak di berbagai negara terkait aspek pemajakan atas bisnis berbasis e-commerce. Karakteristik yang khas dari bisnis ini menimbulkan sejumlah diskursus di kalangan akademisi maupun praktisi mengenai pemajakan atas borderless transaction yang menghasilkan stateless revenue.

Pasalnya, perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat membuka peluang tumbuhnya industri digital yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:
Mahasiswa UII! Yuk Ikut Pembekalan Softskill dan Tips Magang di DDTC

Kuliah umum ini diawali dengan Keynote Speech yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan II Edi Slamet Irianto yang memaparkan tentang tantangan dan arah kebijakan perpajakan transaksi perdagangan e-commerce di Indonesia.

“Peraturan e-commerce yang tengah digodok oleh pemerintah saat ini berupaya untuk mengakomodasi terciptanya level playing field yang sama bagi pelaku usaha e-commerce untuk mendukung efisiensi dan produktivitas, kemudahan administrasi dengan tetap mendukung ketahanan penerimaan negara yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara dalam paparannya, Prof Jan JP de Goede mengulas tentang isu-isu dan konsep digital ekonomi secara menyeluruh, termasuk bentuk-bentuk aktivitas, permasalahan perpajakan dalam era ekonomi digital, serta penyesuaian regulasi pemajakan domestik dan internasional terhadap transaksi berbasis digital ekonomi.

Baca Juga:
Daftar Peringkat Kampus Terbaik di Kompetisi Tax Genius Battle

Dalam kuliah umum ini, Prof Jan JP de Goede juga membahas tentang outlook penelitian-penelitian yang dilakukan oleh the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) tentang aspek pemajakan atas transaksi digital.

Penyelenggaraan kuliah umum ini merupakan bagian dari roadmap kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Klaster Klaster Riset Politik Perpajakan, Ketahanan Nasional, dan Kesejahteraan Universitas Indonesia yang dibentuk pada tahun 2014.

Klaster ini juga telah menyelenggarakan berbagai riset atau kajian dengan output sejumlah artikel ilmiah dan buku sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan dalam konsep atau teori perpajakan.

Kontibusi lain yang tidak kalah signifikan adalah penyusunan policy brief sebagai masukan bagi pemerintah dalam upaya rekonstruksi kebijakan perpajakan yang lebih baik guna mewujudkan sistem perpajakan yang adil, mampu menjadi instrumen yang berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara serta memperkuat ketahanan nasional di segala bidang.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 08:27 WIB UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Mahasiswa UII! Yuk Ikut Pembekalan Softskill dan Tips Magang di DDTC

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:51 WIB KUIS PAJAK

Daftar Peringkat Kampus Terbaik di Kompetisi Tax Genius Battle

Jumat, 11 Oktober 2024 | 13:42 WIB KUIS PAJAK

Pengumuman! Ini 3 Pemenang Kuis Tax Genius Battle Batch 3

Selasa, 01 Oktober 2024 | 13:27 WIB AGENDA PAJAK

FIA UI Gelar Seminar Perpajakan, Bahas Badan Penerimaan Negara

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja