AMERIKA SERIKAT

Pajak Dipotong, Raksasa Telekomunikasi Ini Justru Pecat Ribuan Pekerja

Redaksi DDTCNews | Rabu, 15 Mei 2019 | 11:54 WIB
Pajak Dipotong, Raksasa Telekomunikasi Ini Justru Pecat Ribuan Pekerja

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Raksasa telekomunikasi AT&T justru memangkas lebih dari 23.000 tenaga kerjanya setelah mendapatkan pemotongan pajak jumbo melalui Tax Cut and Jobs Act (TCJA).

Pengurangan jumlah tenaga kerja tersebut tidak sesuai janji perusahaan. Pasalnya, pada saat meminta insentif pajak 2017 silam, AT&T berjanji akan menciptakan 7.000 pekerjaan baru. Hal ini dikaitkan dengan penambahan belanja modal US$1 miliar.

“Perusahaan telekomunikasi ini menghapuskan 23.328 pekerjaan sejak Tax Cut and Jobs Act disahkan pada akhir 2017, termasuk hampir 6.000 pada kuartal pertama 2019,” ungkap Communications Workers of America (CWA) dalam laporannya, seperti dikutip pada Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Pada 31 Desember 2017, pekerja AT&T ada sebanyak 254.000 orang. Jumlah tersebut naik menjadi 262.290 pada 31 Maret 2019. Namun, peningkatan keseluruhan tenaga kerja AT&T hanya karena akuisisi Time Warner Inc. dan dua perusahaan kecil, yang bersama-sama menambah 31.618 karyawan selama 2018.

Jika mengeluarkan hitungan karyawan yang diperoleh melalui merger, tenaga kerja AT&T turun dari 254.000 menjadi 230.672. Dengan demikian, ada pengurangan sekitar 23.328 tenaga kerja. Angka tersebut mencakup tenaga kerja global AT&T. Namun, sebagian besar karyawannya berada di Amerika Serikat (AS).

AT&T melaporkan memiliki 44.892 karyawan non-AS pada 1 Oktober 2018. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan baru-baru ini juga telah berdampak pada 368 teknisi serikat pekerja di California. AT&T juga memangkas lebih dari 10.000 pekerja setiap tahun pada tahun 2016 dan 2017. AT&T memiliki 281.450 karyawan pada 31 Desember 2015, 268.540 pada 31 Desember 2016, dan 254.000 pada akhir 2017.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Presiden CWA Chris Shelton meminta agar Kongres menyelidiki AT&T. Menurutnya, langkah yang dilakukan perusahaan kepada para pekerja keras di seluruh Amerika Serikat merupakan langkah yang memalukan.

“Kongres perlu menyelidiki AT&T untuk mencari tahu bagaimana mereka menggunakan rejeki nomplok pajaknya karena data perusahaan yang tersedia untuk umum sudah menaikkan tanda bahaya yang serius. AT&T mendapat potongan pajaknya. Di mana pekerjaannya?" tegasnya, seperti dilansir arstechnica.com.

Selain memberhentikan karyawan, perusahaan tersebut juga memangkas belanja modal. Padahal, bersamaan dengan janjinya untuk menambah jumlah pekerja, AT&T juga berjanji menaikkan belanja modal US$1 miliar. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Kamis, 24 Oktober 2024 | 08:47 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Ruston Tambunan Terpilih Jadi Presiden AOTCA Periode 2025-2026

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru