Otoritas Pertimbangkan Pengurangan Pajak untuk Investasi Digital

BANGKOK, DDTCNews – Departemen Pendapatan sedang mempertimbangkan pengurangan pajak untuk investasi digital yang dilakukan pelaku bisnis.

Pemerintah telah menyetujui keputusan pada April lalu. Pelaku bisnis yang berinvestasi dalam sistem elektronik, baik pembelian perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), dapat menggandalan pengurangan pajak (tax deduction) untuk tahun ini.

“Departemen juga dapat mempertimbangkan untuk perpanjangan periode yang ditentukan dari akhir tahun ini. Hal ini untuk mendorong lebih banyak pelaku bisnis berinvestasi dalam sistem digital mereka,” kata Kanittha Sahamethapat, Direktur Divisi Layanan Elektronik Wajib Pajak, Rabu (6/11/2019).

Hingga saat ini, otoritas belum menerbitkan pengumuman yang lebih rinci terkait dengan pengurangan pajak untuk investasi digital tersebut. Meskipun demikian, hal ini dinilai tidak akan menjadi masalah besar dalam implementasinya.

Dalam seminar bertajuk ‘The Thailand e-Tax Simposium 2019’, Kanittha mengungkapkan ada sekitar 621 entitas bisnis yang terdaftar dengan 194 juta faktur pajak elektronik (e-tax invoices). Menurutnya, porsi tersebut sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan sistem pajak.

“Era digital menghadirkan peluang dan tantangan. Pelaku bisnis harus beradaptasi secara digital untuk mempercepat operasi dan memastikan akurasi yang lebih besar,” tuturnya.

Surangkana Wayuparb, Presiden dan Kepala Eksekutif Electronic Transactions Development Agency mengatakan Thailand mulai menggunakan faktur pajak elektronik sebelum negara-negara Asean lainnya. Langkah ini diikuti oleh Singapura, Malaysia dan Vietnam.

“Sistem pajak elektronik dianggap sebagai elemen penting bagi platform perdagangan digital untuk memfasilitasi perdagangan global. Ekspor menyumbang 70% dari PDB Thailand,” katanya.

Penggunaan faktur pajak elektronik pada 2019 senilai US$4,9 miliar secara global dan diperkirakan akan meningkat menjadi US$20,5 miliar pada 2025. (kaw)