PEREKONOMIAN INDONESIA

Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,3%, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Rabu, 09 Januari 2019 | 10:48 WIB
Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,3%, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih optimistis mengejar pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun ini sesuai dengan asumsi yang dipatok dalam APBN 2019. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun ini yang diperkirakan mencapai 5,17%.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pondasi ekonomi nasional cukup kokoh untuk ekspansi tahun ini. Pasalnya, indikator makroekonomi nasional pada tahun lalu masih mencatatkan kinerja positif meskipun diterpa kencangnya turbulensi perekonomian global.

“Kita bangun infrastruktur yang selama ini jadi kendala kegiatan investasi dan produksi. Di pihak lain, tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun. Jadi, semuanya bergerak ke arah positif,” katanya dalam acara OutlookPerekonomian Indonesia 2019.

Baca Juga:
Ada Petisi Penolakan Kenaikan Tarif PPN, Begini Respons Airlangga

Untuk itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk pesimistis pada tahun ini. Sejumlah strategi sudah disusun pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan yang diidamkan. Beberapa sektor akan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Peningkatan daya saing tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan daya saing produksi di pasar internasional. Dengan demikian, penguatan program vokasi dan peningkatan ekspor menjadi garapan utama pemerintah.

Untuk itu, kolaborasi dengan dunia usaha diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perombakan pendidikan vokasi akan banyak melibatkan sektor swasta agar menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap pakai.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

“Sinergi menjadi kunci agar kebijakan yang dikeluarkan lebih optimal dan tepat sasaran,” terangnya.

Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing ekspor, pemerintah akan memangkas jalur birokrasi kegiatan ekspor dan melakukan pemilihan komoditas ekspor unggulan. Dengan demikian, kinerja ekspor diharapkan dapat membaik sehingga mampu mengimbangi laju pertumbuhan impor.

“Ada lima kebijakan utama dalam jangka pendek yang terus kita optimalkan implementasinya, yakni perbaikan iklim usaha, program vokasi, insentif perpajakan, penyederhanaan prosedur ekspor, dan pemilihan komoditas unggulan untuk ekspor,” terang Darmin. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 14:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Petisi Penolakan Kenaikan Tarif PPN, Begini Respons Airlangga

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 17 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik ke 12%, Inflasi Diperkirakan Hanya Naik 0,3 Poin Persen

Selasa, 10 Desember 2024 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Minta Kerja Sama Pengendalian Inflasi Dilanjutkan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?