Optimalkan Penerimaan, DJP Mulai Pakai Data Rekening Bank

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mulai menggunakan data dan informasi rekening nasabah perbankan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (29/11/2019).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan telah menerima data rekening nasabah wajib pajak pribadi dengan total simpanan di atas Rp1 miliar. DJP pertama kali menerima data tersebut pada April 2018 untuk saldo per 31 Desember 2017.

Hal itu sudah sejalan dengan Undang-Undang No.9/2017 beserta aturan turunannya. Dengan adanya payung hukum itu, otoritas pajak secara otomatis menerima data saldo rekening keuangan serta dapat mengajukan permintaan informasi, bukti, dan keterangan (IBK) langsung ke perbankan.

Berbekal data tersebut, DJP mengelompokkan 10 pemilik rekening yang dinilai mampu menjadi wajib pajak potensial di tiap kantor pajak. Hal ini menjadi salah satu bagian dari extra effort untuk menambah penerimaan pajak pada tahun ini sekaligus memperluas basis pajak.

“Sebagian sudah kami distribusikan di bulan September dan Oktober. Mungkin kami coba komunikasikan ke wajib pajak dalam konteks pengawasan,” ujar Suryo.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya penyidik pajak. KPK menilai penyidik berlatar belakang perpajakan sangat dibutuhkan untuk bekerja di lembaga antirasuah tersebut.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Perluas Basis Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji berpendapat langkah yang dIlakukan DJP memang bisa menambah penerimaan menjelang akhir tahun ini. Namun, dia memproyeksi upaya tersebut tetap tidak akan menutup target yang telah dipatok dalam APBN 2019.

DDTC Fiscal Research dalam Working Paper bertajuk ‘Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi’ memproyeksi bahwa dalam kondisi normal penerimaan pajak bisa mencapai 86,3% (pesimis) hingga 88,6% (optimis) dari target.

Namun, mengingat kondisi 2019 jauh dari kata normal maka risiko shortfall yang semakin melebar sulit untuk dihindari. DDTC Fiscal Research memproyeksi penerimaan pajak berisiko hanya akan mencapai 83,6%. Dengan demikian, shortfall berisiko makin dalam hingga mencapai Rp259 triliun.

“DJP memang harus terus memperluas basis pajak dan meningkatkan kesadaran pajak masyarakat,” katanya.

• KPK Minta 10 Penyidik Pajak

KPK meminta 10 penyidik dari Ditjen Pajak untuk bekerja di lembaga antirasuah tersebut. KPK menilai informasi itu dalam perkara korupsinya sulit ditangani. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan beberapa informasi yang diperoleh KPK bisa berpeluang menambah penerimaan pajak.

“Banyak informasi yang kami peroleh, yang korupsinya itu mungkin tidak terbukti dan sulit dibuktikan. Namun, data itu kami yakini, kalau diolah atau ditindak lanjuti dengan perpajakan itu bisa menghasilkan peningkatan pajak,” katanya.

• Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu memberi insentif kepada investor untuk mewujudkan pemerataan. Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan mengatakan ada sejumlah pertimbangan investor menanamkan modalnya.

Pertama, upah minimum. Kedua, kemudahan berusaha. Ketiga, insentif oleh pemerintah daerah. Upah minimum di Jawa Tengah cukup rendah sehingga menjadi pilihan investor. Masalah upah, menurutnya, merupakan komponen yang cukup diperhatikan investor.

• Kebijakan Moneter Akomodatif

Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif pada tahun depan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, stabilisasi nilai tukar tetap akan menjadi perhatian otoritas moneter.

“Stance kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh pada 2019 akan kami lanjutkan pada 2020,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. (kaw)