Luhut Wanti-Wanti Sri Mulyani Soal Keamanan Data WP dalam Coretax

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)Luhut Binsar Pandjaitan mengingat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menjaga keamanan data wajib pajak dalam coretax administration system.

Luhut mengatakan coretax system akan membuat sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih efisien. Menurutnya, keamanan data perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada coretax system.

"Tapi saya ingin tegaskan keamanan data wajib pajak harus tetap menjadi perhatian utama. Kepercayaan masyarakat adalah modal besar bagi keberhasilan program ini," katanya melalui Instagram, dikutip pada Rabu (15/1/2025).

Luhut bersama jajaran DEN sempat mengunjungi DJP untuk memantau 'dapur' coretax system bersama Sri Mulyani. Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan keamanan data menjadi salah satu isu yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan coretax system.

Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu kunci dalam mentransformasi ekonomi Indonesia. Implementasi sistem coretax system oleh Ditjen Pajak (DJP) pun menjadi langkah yang strategis dan sangat menjanjikan untuk mereformasi sistem perpajakan nasional.

Luhut menilai transisi ke sistem baru akan selalu menghadirkan tantangan, termasuk coretax system. Namun, masalah yang muncul akan dapat diatasi dengan cepat dan efisien apabila sistem tersebut terus diperkuat.

Coretax system diluncurkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem ini pada akhirnya juga akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak.

"Sistem coretax telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pelayanan pajak serta kontribusi terhadap penerimaan negara," ujarnya.

Luhut menambahkan coretax system menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, coretax system tidak hanya mampu menambah penerimaan negara secara signifikan, tetapi juga menjadi fondasi utama mendukung perubahan tata kelola negara. (sap)