Omzet Belum di Atas Rp 500 Juta, DJP: WP Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan

PINRANG, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang memberikan edukasi perihal kewajiban perpajakan wajib pajak usahawan kepada pengusaha rumah makan pada 27 Juni 2023.

Edi, selaku pemilik rumah makan di Kecamatan Watang Sawito, mengunjungi KP2KP Pinrang untuk berkonsultasi. Dia mengaku menerima pesan Whatsapp yang menyatakan dirinya belum melaporkan SPT Tahunan 2022.

“Padahal, saya tidak lagi membayar pajak karena omzetnya belum melebihi Rp500 juta,” katanya dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Senin (17/7/2023).

Petugas dari KP2KP Pinrang Kresna menjelaskan wajib pajak tetap perlu melaporkan SPT Tahunan, meski omzet usaha tidak di atas Rp500 juta. Wajib pajak bersangkutan juga perlu membayar denda keterlambatan sebesar Rp100.000.

“Wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya dengan meminta kode billing kepada petugas pajak, baik di loket TPT maupun via Whatsapp,” tuturnya.

Kresna kemudian memberikan asistensi kepada wajib pajak bersangkutan untuk melaporkan SPT Tahunan. Dia berharap wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan taat ke depannya.

PP 55/2022

Merujuk pada Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta 1 tahun pajak tidak dikenai PPh.

Bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai PPh tersebebut merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak dan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. (rig)