PROVINSI LAMPUNG

Oktober, Setoran PAD Sudah Tembus 136%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 13 Oktober 2017 | 09:33 WIB
Oktober, Setoran PAD Sudah Tembus 136%

LAMPUNG, DDTCNews – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung yang bersumber dari penerimaan pajak daerah hingga Oktober ini sudah mencapai Rp8,99 miliar atau 136% dari target yang hanya sekitar RP6,6 miliar.

Kendati demikian, Kepala Bidang Pajak Daerah Lampung Herdy Wilismar mengakui masih ada sektor yang belum bisa merealisasikan penerimaan pajak daerah sepenuhnya.

“PAD yang bersumber dari pajak daerah itu berasal dari sejumlah sektor, termasuk dari sumber PAD lainnya yang sah. Meski masih ada yang belum bisa berkontribusi 100% terhadap penerimaan daerah, kami berharap seluruh sektor pajak terkait bisa merealisasikan sepenuhnya hingga akhir tahun,” ujarnya di Lampung, Jumat (6/10).

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Dia menjelaskan penerimaan pajak daerah yang sudah melebihi target itu berasal dari penerimaan pajak hotel yang terealisasi sebesar 73% dari target sebesar Rp51 juta, serta realisasi pajak restoran tercapai 77% dari target Rp600 juta.

Kemudian pajak reklame baru berkontribusi 24% dari target Rp50 juta, pajak penerangan jalan mencapai Rp131% dari target Rp850 juta, BPHTB terumpul 143% dari target Rp5 juta, dan PBB yang baru terealisasi 60% dari target Rp1,95 miliar.

Sementara itu, realisasi PAD Lampung yang berasal dari objek pajak lainnya yang sah sudah mencapai 197% dari target Rp3,1 miliar. Objek pajak tersebut berasal dari penerima jasa giro dan deviden bank Lampung.

Baca Juga:
Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

“Untuk sumber pajak lain yang sah berasal dari sejumlah objek pajak seperti penerima jasa giro yang terealisasi 124% dari target Rp3 miliar dan dari deviden bank lampung tercapai 125% dari target Rp100 juta,” paparnya seperti dilansir lampung.co.

Selain itu, Herdy menegaskan ada satu objek PAD yang bersumber dari pengembalian seperti pengembalian pembayaran gaji pegawai, kelebihan biaya perjalanan dinas, dan pengembalian dari PT Taspen.

"Dari objek pajak itu kami tidak menetapkan target. Namun, pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp2,27 miliar,” pungkasnya.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan