NPWP-nya Terpisah dengan Suami? Begini Cara Lapor Pajak Karyawati

JAKARTA, DDTCNews – Bagi karyawati yang nomor pokok wajib pajak (NPWP)-nya terpisah dengan suami dan memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT) atau pisah harta (PH), perhitungan pajaknya akan dihitung secara proporsional.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama P2Humas KPDJP Angga Sukma Dhaniswara mengatakan karyawati dapat melakukan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami dengan syarat masing-masing memiliki NPWP.

“Ada juga yang kewajiban perpajakannya dihitung terpisah, nanti pajak dihitung secara proporsional,” ujar Angga dalam Tax Live di akun Instagram @ditjenpajakri, dikutip pada Jumat (10/3/2023).

Berdasarkan ketentuan dalam UU 36/2008 s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang HPP, kewajiban administrasi perpajakan melekat pada NPWP. Apabila suami dan istri masing-masing memiliki NPWP maka kewajiban pelaporan perpajakan melekat baik pada suami dan istri.

Akan tetapi, perhitungan pajaknya akan dihitung secara proporsional. Suami dan istri harus melampirkan perhitungan perpajakannya di kolom Perhitungan PH-MT di masing-masing Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh).

Sebagai ilustrasi, misalkan Bu Dewi merupakan seorang karyawati swasta yang hanya bekerja pada PT X. Bu Dewi menikah dengan Pak Budi seorang karyawan swasta pada PT Y dan memiliki 3 orang anak. Bu Dewi dan Pak Budi sepakat memilih menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah (MT).

Pada tahun 2022 Bu Dewi memiliki penghasilan neto senilai Rp150 juta dalam setahun, sedangkan Pak Budi Rp300 juta dalam setahun.

Hal yang perlu diperhatikan pertama adalah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Bu Dewi. Dia harus memberitahukan ke bagian personalia PT X bahwa dirinya menjalankan kewajiban perpajakan MT. Hal ini agar bagian personalia tidak salah mencatat nilai PTKP saat membuat bukti potong (bupot) PPh Pasal 21.

Bu Dewi akan menerima bupot 1721-A1 dengan nilai PTKP senilai Rp54 juta (TK/0). Tanggungan 3 anak Bu Dewi akan masuk ke dalam bukti potong Pak Budi, sehingga nilai PTKP pada bupot Pak Budi senilai Rp72 juta (K/3).

PTKP yang nanti akan tercantum pada lampiran perhitungan PH-MT masing-masing SPT, yaitu K/I/3 senilai Rp126 juta. Bu Dewi dan Pak Budi cukup memasukan nilai penghasilan neto yang tercantum pada masing-masing bupot 1721-A1 di kolom Perhitungan PH-MT agar dihitung otomatis oleh sistem. Perhatikan tabel di bawah terkait perhitungan PPh proporsionalnya.

Kemungkinan besar Bu Dewi akan mendapatkan notifikasi kurang bayar PPh Pasal 21. Bu Dewi harus menyetorkan kurang bayar tersebut ke bank persepsi. (Sabian Hansel/sap)