PERDAGANGAN GLOBAL

Negosiasi FTA Indonesia-Uni Eropa Dimulai Akhir 2016

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 Juli 2016 | 18:51 WIB
Negosiasi FTA Indonesia-Uni Eropa Dimulai Akhir 2016

BRUSSELS, DDTCNews – Indonesia dan Uni Eropa sepakat menghidupkan kembali negosiasi pakta perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ FTA), kendati muncul keraguan di kalangan masyarakat Eropa akan manfaat dari perjanjian tersebut.

Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstroem mengungkapkan pembicaraan FTA dengan Indonesia yang disepakati Senin (18/6) tersebut akan memperkuat FTA yang sudah terjalin dengan negara Asia Tenggara lain seperti Singapura dan Vietnam.

“Uni Eropa dan Indonesia mewakili pasar yang sangat besar dengan 750 juta konsumen. Negosiasi ini adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara dua kekuatan ekonomi,” katanya dalam satu joint statement bersama Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong yang diperoleh DDTCNews.

Baca Juga:
Tampilan Baru Situs Web DDTC: Menjadi Standar Utama Perpajakan

Uni Eropa sebelumnya telah melakukan pembicaraan FTA dengan Kanada. Namun, belakangan muncul resistensi dari sebagian anggota Uni Eropa. Sementara itu, FTA yang sudah dijajaki dengan AS juga tidak direspons maksimal oleh 28 negara anggotanya, sehingga berisiko ditelantarkan.

Uni Eropa adalah mitra perdagangan Indonesia terbesar keempat dengan ekspor utama produk pertanian. Sebaliknya, Indonesia adalah rekan perdagangan Uni Eropa terbesar kelima di Asia Tenggara, meski secara keseluruhan menduduki posisi ke-30.

Pembicaraan FTA dengan Indonesia akan dimulai sebelum akhir 2016, jauh setelah gagasan FTA itu dimunculkan pertama kali pada 2006—ketika Indonesia dan negara Asean lainnya memulai negosiasi FTA dengan China.

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Selain Indonesia, Uni Eropa juga tengah menegosiasikan FTA dengan Filipina, Malaysia dan Thailand, dan telah menyelesaikan negosiasi FTA-nya dengan Singapura pada 2014 dan Vietnam pada 2015. Tak seperti China, Uni Eropa lebih memilih strategi bilateral dalam memperluas pasarnya.

Dalam pernyataan tersebut, Malmstroem juga menegaskan perjanjian-perjanjian bilateral itu akan emnjadi dasar fondasi bagi persetujuan Uni Eropa dan Asean di masa depan, yang tetap menjadi tujuan utama blok tersebut.

Sebaliknya, bagi Indonesia, kehendak Uni Eropa untuk memulai pembicaraan FTA ini juga sejalan dengan upaya Indonesia memperluas pasar ekspor dengan membuka diri bergabung bersama komunitas internasional di era perdagangan bebas. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 20 Januari 2025 | 10:00 WIB PERPAJAKAN INDONESIA

Tampilan Baru Situs Web DDTC: Menjadi Standar Utama Perpajakan

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Kamis, 09 Januari 2025 | 15:00 WIB KINERJA MONETER

Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai