Negara Ini Justru Khawatir Jika Konsensus Global Pajak Digital Terjadi

BERN, DDTCNews – Presiden Swiss Ueli Maurer mengatakan reformasi pajak yang tengah dipimpin Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menjadi ancaman bagi Swiss. Hal tersebut dapat menelan biaya hingga lebih dari 5 miliar franc Swiss (setara dengan Rp70,9 triliun)

Reformasi pajak usulan OECD yang dimaksud adalah ketentuan pajak korporasi terkait dengan raksasa multinasional, terutama yang bergerak di ranah digital. Apalagi, konsensus global terkait pemajakan digital ini ditargetkan tercapai pada 2020.

“Sudah pasti Swiss menghadapi kehilangan pendapatan pajak yang besar. Kami memperkirakan pendapatan yang hilang akan berada di antara 0,5 sampai dengan 5 miliar franc Swiss, tetapi bisa pula lebih dari itu,” kata Maurer, Selasa (5/11/2019).

Adapun di bawah rencana perombakan peraturan yang diluncurkan bulan lalu oleh OECD, negara-negara dapat mengejar pajak perusahaan multinasional, seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon yang melakukan bisnis di negara mereka.

Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap penyusunan dengan melibatkan banyak pihak agar dapat mencapai kesepakatan global yang sesuai. OECD berharap konsensus global bisa menjadi garis besar kesepakatan untuk 134 negara yang telah bergabung untuk reformasi

Namun, Maurer berujar rencana itu dapat membebani dan menimbulkan ancaman bagi Swiss. Hal ini lantaran Swiss merupakan negara yang memiliki kondisi politik yang stabil dan tarif pajak rendah sehingga menarik ribuan perusahaan multinasional.

Meskipun demikian, negara ini sebenarnya telah melakukan perombakan regulasi pajak yang membuat daya tariknya turun.

Lebih lanjut, Maurer mengatakan upaya internasional oleh negara besar untuk menyelaraskan tarif pajak tidak hanya mengkhawatirkan bagi Swiss, tetapi juga negara lain di Eropa seperti Luksemburg, Irlandia, dan Swedia.

“Rencana itu mungkin tidak dapat dibendung lagi sehingga kami bersama dengan negara yang memiliki pandangan serupa berusaha untuk membatasi dampak yang timbul,” ujar Maurer, seperti dilansir Reuters.

Sementara itu, berbeda dengan Swiss, terdapat beberapa negara yang justru secara getol mengupayakan terealisasinya rencana tersebut. Negara itu diantaranya adalah Prancis, Inggris. Bahkan, Prancis dan Inggris telah mempunyai aksi unilateral.

Di sisi lain, Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager juga menegaskan akan terus maju dengan rencana pajaknya sendiri jika OECD gagal mencapai kesepakatan sebelum Januari 2021. (kaw)