KEANGGOTAAN OECD

Muluskan Proses Aksesi, Delegasi Indonesia Kunjungi Markas OECD

Muhamad Wildan | Sabtu, 11 November 2023 | 08:30 WIB
Muluskan Proses Aksesi, Delegasi Indonesia Kunjungi Markas OECD

OECD.

PARIS, DDTCNews - Delegasi Kemenko Perekonomian berkunjung ke markas Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rangka membahas proses aksesi Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas tentang proses aksesi, instrumen dan standar OECD yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dan pembiayaan sehubungan dengan proses aksesi.

"Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi sehubungan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Komitmen kuat juga ditunjukkan dengan beberapa pertemuan menteri pemerintah Indonesia dengan sekjen OECD," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dikutip pada Sabtu (11/11/2023).

Baca Juga:
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Susiwijono mengatakan pada tingkatan teknis, kementerian yang memiliki keterkaitan dengan OECD sudah mulai bersiap baik dalam aspek substansi maupun teknis. Rencananya, pemerintah akan membentuk tim nasional yang berfokus menyiapkan proses aksesi.

Pada kesempatan yang sama, delegasi Indonesia yang hadir di Paris juga menggelar pertemuan dengan duta besar dan perwakilan dari Australia, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, dan Selandia Baru.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian mengeklaim setiap negara telah menyampaikan dukungan atas minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Tak hanya itu, negara-negara tersebut juga bersedia memberikan dukungan yang dianggap perlu.

Baca Juga:
Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh di Sini

Menanggapi hal tersebut, Indonesia berharap dukungan dapat segera diberikan guna mempercepat proses aksesi. "Kerja sama yang terjalin dengan negara OECD tidak hanya dimaknai untuk proses keanggotaan OECD saja. Sebelumnya, kerja sama telah dilakukan dengan negara anggota OECD dalam konteks hubungan bilateral ekonomi," kata Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.

Lebih lanjut, Indonesia juga akan bekerja sama dengan negara-negara lain yang juga sedang menempuh proses aksesi sebagai anggota OECD yakni Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Senin, 23 Desember 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh di Sini

Sabtu, 21 Desember 2024 | 19:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alternatif Optimalisasi PPN: Simulasi Ketika Threshold PKP Diturunkan

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:06 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Lengkap, 17 Poin Keterangan Tertulis DJP Hari Ini Soal PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan