PPN PRODUK DIGITAL

Mulai Pungut Pajak, Netflix Naikkan Tarif Berlangganan

Muhamad Wildan | Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
Mulai Pungut Pajak, Netflix Naikkan Tarif Berlangganan

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri.. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak enam perusahaan, termasuk Netflix International B.V., mulai memungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dari konsumen Indonesia. Tarif berlangganan Netflix pun resmi naik.

Tarif berlangganan film streaming yang disediakan Netflix mengalami kenaikan sekitar 10%, sesuai dengan besaran tarif PPN yang dipungut dan disetor ke kas negara. Simak pula artikel ‘Per Bulan Ini, Pemungutan PPN PMSE & Penerapan e-Bupot 23/26 Semua PKP’.

“Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, Pemerintah Indonesia mulai mengenakan PPN atas pemanfaatan layanan digital termasuk Netflix terhitung sejak 1 Agustus 2020,” demikian pernyataan Netflix dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (3/8/2020).

Baca Juga:
Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Seiring dengan diterapkannya pemungutan PPN, tarif dari empat paket layanan Netflix yang tersedia di Indonesia naik. Paket layanan paling murah, yakni paket mobile mengalami peningkatan tarif dari Rp49.000 menjadi Rp54.000 per bulan.

Selanjutnya, paket basic yang semula dikenai tarif semula senilai Rp109.000 per bulan menjadi Rp120.000 per bulan. Paket standard yang semula dibanderol dengan harga Rp139.000 per bulan menjadi Rp153.000 per bulan. Paket premium tarifnya meningkat dari Rp169.000 menjadi Rp186.000 per bulan.

"Tarif berlangganan Netflix bakal dipungut setiap bulan pada tanggal pelanggan mulai berlangganan Netflix. Pelanggan bebas untuk mengubah paket layanan atau membatalkan layanan setiap saat," tulis Netflix dalam keterangan resminya.

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Berbeda dengan Netflix yang meningkatkan tarif layanan yang tercantum, Amazon Web Services (AWS) tidak mengubah tarif yang tercantum. Meski demikian, AWS bakal tetap memungut PPN sebesar 10% dari tarif layanan yang dikenakan kepada pengguna layanan AWS.

AWS juga memberikan imbauan khusus kepada pelanggan AWS yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). AWS meminta kepada seluruh PKP pelanggan AWS untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam rangka mempermudah proses pengkreditan pajak masukan.

"Kami akan menerbitkan faktur pajak dengan NPWP dan nama pelanggan terhitung sejak 1 Agustus 2020," tulis AWS dalam keterangan resminya.

Baca Juga:
Jelaskan Manfaat Fitur Deposit Pajak di Coretax, KPP Adakan Kelas

Berbeda dengan Netflix dan AWS, Spotify masih belum memberikan keterangan resmi mengenai pemungutan PPN atas pemanfaatan layanan yang disediakan oleh penyedia jasa layanan streaming musik digital tersebut.

Meski demikian, keterangan resmi tertanggal 29 Juni 2020 mengindikasikan tarif layanan yang dikenakan oleh Spotify sudah termasuk PPN. "Jika kondisinya sesuai, harga premium sudah termasuk PPN," tulis Spotify dalam keterangan resminya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

03 Agustus 2020 | 18:46 WIB

Akhirnya sudah secara resmi ya! semoga teman-teman Netflix lainnya seperti Spotify juga ikut dikenakan PPN. Meskipun di sisi lain banyak saya temui di sosial media yang mengeluh tagihan mereka naik. Semoga menjadi langkah awal untuk perluasan basis penerimaan negara!

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 13:00 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

Jelaskan Manfaat Fitur Deposit Pajak di Coretax, KPP Adakan Kelas

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP