MK Pertahankan Perpu Cipta Kerja, Ini Respons Kemenko Perekonomian

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan melaksanakan UU 6/2023 tentang Penetapan Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-XXI/2023.

Jubir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan UU 6/2023 akan menjadi landasan pemerintah untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian nasional.

"Melalui pelaksanaan tersebut, juga diharapkan meningkatkan ekosistem investasi, mempercepat proyek strategis nasional, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (3/10/2023).

Melalui Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, MK menyatakan pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU 6/2023 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut MK, persetujuan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 tak melanggar jangka waktu persetujuan DPR atas perpu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa jangka waktu persetujuan Perpu 2/2022 menjadi UU 6/2023 disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perpu dan itikad baik dari presiden.

Menurut pemerintah, pembentukan perpu tersebut telah memenuhi hal ihwal kegentingan memaksa. Pembentukan perpu merupakan kewenangan eksklusif presiden dengan tetap memperhatikan syarat konstitusional, yaitu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam rangka check and balance.

Pembentukan Perpu 2/2022 juga dianggap tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sesuai dengan putusan MK tersebut, pemerintah menganggap mekanisme meaningful participation tidak diperlukan dalam pembentukan perpu.

"Mekanisme meaningful participation pembuatan Perpu berbeda dengan UU sehingga dalam pembentukan Perpu tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, DPR wajib menginformasikan ke masyarakat," tutur Haryo. (rig)