Minim, Hanya 58 Unit Kerja DJP yang Capai Target 2018

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) merilis capian unit kerja selama 2018. Hasilnya, hanya sebanyak 58 unit kerja DJP yang berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan untuk tahun lalu.

Direktur Potensi, Kapatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan data unit kerja yang berhasil mencapai bahkan melebihi terget tidak akan banyak berubah dari angka 58 tersebut. Sebagaian besar disumbang unit kerja yang berada di Pulau Jawa.

“Sejauh ini iya 58 itu dan jadi pembahasan dalam rapat pimpinan,” katanya kepada DDTCNews, Selasa (22/1/2019).

Lebih lanjut Yon menjelaskan capain unit kerja tersebut pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan penerimaan pajak total. Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak 2018 (unaudited) mencapai Rp1.315,9 triliun atau 92,4% dari target dalam APBN senilai Rp1.424 triliun.

Angka ini meleset dari outlook pemerintah sebelumnya Rp1.350,9 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada 2018 sekaligus mencatatkan pertumbuhan sekitar 14,3% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (audited) senilai Rp1.151 triliun.

Jumlah unit kerja yang mencapai target terbilang sedikit karena DJP memiliki 34 kantor wilayah (kanwil) dan 352 kantor pelayanan pajak (KPP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah unit kerja yang mencapai target juga berkurang dari posisi 2017 sebanyak 66 unit kerja.

Di sisi lain, Yon mencatat setidaknya ada 24 KPP yang tidak mampu memenuhi target, tapi mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak di atas pertumbuhan setoran pajak nasional. “Ada 24 KPP yang meskipun tidak tercapai 100%, tapi pertumbuhannya di atas target pertumbuhan nasional,” katanya.

Seperti diketahui, kinerja organisasi menjadi salah satu patokan dalam pemberian tunjangan kinerja (remunerasi) pegawai DJP. Sistem remunerasi pegawai DJP telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 96/2017 yang mengubah Peraturan Presiden No. 37/2015.

Pemberian remunerasi, seperti tercantum dalam regulasi tersebut, dilakukan paling sedikit mempertimbangkan kriteria capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja pegawai. Selain kriteria tersebut, pemberian tunjangan kinerja juga mempertimbangkan karakteristik organisasi. (kaw)

Berikut daftar unit kerja yang mencapai target penerimaan pajak 2018:

1. Kantor Madya Bogor
2. Wajib Pajak Besar I
3. Wajib Pajak Besar III
4. Wajib Pajak Besar IV
5. Kantor Madya Malang
6. KPP Bintan
7. KPP Jakarta Cakung I
8. KPP Batang
9. KPP Jakarta Gambir I
10. KPP Tenggarong
11. KPP Jakarta Cakung II
12. KPP Jakarta Mampang Prapatan
13. KPP Banjarmasin Selatan
14. KPP Cikarang Selatan
15. KPP Batulicin
16. KPP Jakarta Tanah Abang II
17. KPP Barabai
18. KPP Jakarta Pancoran
19. KPP Jakarta Setiabudi I
20. KPP Jakarta Sawah Besar II
21. KPP Cirebon II
22. KPP Jakarta Kebayoran Baru I
23. KPP Medan Barat
24. KPP Jakarta Setiabudi IV
25. KPP Jakarta Tebet
26. KPP Batam Selatan
27. KPP Jakarta Setiabudi II
28. KPP Jakarta Gambir III
29. KPP Kebayoran Baru IV
30. KPP Jakarta Pluit
31. KPP Pasuruan
32. KPP Jakarta Jatinegara
33. KPP Teluk Betung
34. KPP Jakarta Pulogadung
35. KPP Jakarta Setiabudi III
36. KPP Tangerang Barat
37. KPP Bangko
38. KPP Cibitung
39. KPP Banjarbaru
40. KPP Karawang Selatan
41. KPP Kosambi
42. KPP Jakarta Tamansari I
43. KPP Subang
44. KPP Pelembang Seberang Ulu
45. KPP Jakarta Menteng III
46. KPP Singaraja
47. KPP Muara Bungo
48. KPP Kolaka
49. KPP Karawang Utara
50. KPP Semarang Tengah II
51. KPP Surabaya Sukomanunggal
52. KPP Cilegon
53. KPP Banyuwangi
54. KPP Denpasar Barat
55. KPP Surabaya Simokerto
56. KPP Cirebon I
57. KPP Indramayu
58. KPP Bangkinang. (kaw)