Minim Data, Pemprov Sulit Deteksi Kecurangan Pajak Air Permukaan

TERNATE, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati banyaknya potensi penerimaan pajak daerah yang hilang akibat minimnya data mengenai pajak air permukaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengaku pemprov belum dapat menyatakan ada atau tidaknya penyimpangan pajak air permukaan. Pasalnya, pemprov belum memiliki alat ukur yang dapat menentukan jumlah sebenarnya dari penggunaan air oleh perusahaan.

“Kami belum tahu karena kami harus punya alat bukti penggunaan air berapa banyak, kemudian dari situlah kami dapatkan pajaknya,” ungkap Samsuddin, Kamis (12/11/2020).

Perhitungan pajak air permukaan, sambungnya, sangat sulit dilakukan apabila tidak tersedia alat yang dapat memperhitungkan jumlah sesungguhnya dari air yang telah diambil. Menurutnya, masalah ini pula yang membuat Pemprov Maluku Utara tidak dapat mendeteksi ada tidaknya kecurangan.

“Cuma ada perusahaan yang secara kasat mata terlihat menggunakan air yang lebih banyak, membayar pajak lebih sedikit, dan menggunakan air lebih sedikit membayar lebih banyak. Itu yang kami dapat informasi, tapi kami belum mengukurnya,” ujar Samsuddin.

Dia menyebut pengukuran penggunaan air permukaan bisa dilakukan secara mandiri oleh perusahaan. Namun, Pemprov Maluku Utara tetap akan mempertimbangkan penyediaan alat pengukuran. Hal ini lantaran biaya operasional dari alat itu bisa jadi lebih besar ketimbang penerimaannya.

“Jadi kami harus melihat dulu. Kalau itu menguntungkan untuk kami pasang, ya kami pasang. Tapi kan memang yang terbaik itu kepatuhan pembayaran. Kami berharap ada upaya-upaya tertentu supaya bisa terjadi pembayaran. Kami harus tagih karena itu untuk meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.

Kepala Satgas KPK Pencegahan Wilayah I Maroli Tua mengatakan jumlah perusahan yang membayar pajak air permukaan cukup banyak. Namun, menurutnya, data untuk mengetahui total penerimaan pajak yang sebenarnya masih dipersiapkan.

“Kami minta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian agar koordinasikan data-data tersebut dengan bidang pendapatan,” terangnya, seperti dilansir harianhalmahera.com. (kaw)