Meski Kecil, Penerimaan Pajak Sarang Walet Kini Ikut Jadi Andalan

PEKANBARU, DDTCNews - Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mulai menata kembali potensi pajak daerahnya di tengah masa pandemi virus Corona.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengatakan pemkot akan memaksimalkan semua pajak daerah yang bisa mendatangkan penerimaan saat pandemi. Salah satu di antaranya adalah pajak sarang burung walet, walaupun target penerimaannya tahun ini tidak besar.

"Pajak sarang walet yang terkumpul sudah mencapai Rp101 juta hingga awal Juli 2020. Sedangkan target penerimaan tahun 2020 sebesar Rp109 juta," katanya, seperti dikutip Jumat (24/7/2020).

Ayat menilai penerimaan pajak sarang burung walet tergolong bagus meski di tengah pandemi. Hingga awal Juli 2020, realisasi penerimaan sarang burung walet telah mencapai 92,6% dari target sepanjang tahun ini.

Dia juga optimistis penerimaan pajak sarang burung walet masih bertambah dalam beberapa bulan. Salah satu upayanya menggenjot penerimaan pajak sarang burung walet misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru.

Ayat mengatakan pandemi virus Corona telah berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Pemkot bahkan telah memangkas target PAD tahun ini, dari semula dari Rp826 miliar menjadi hanya Rp530 miliar.

Penurunan penerimaan itu utamanya terjadi pada pajak hotel dan restoran, seiring dengan terhentinya sektor pariwisata di kota tersebut. "Saat pandemi, sejumlah hotel dan restoran terpaksa tutup sementara," ujarnya, dikutip dari Potret24.com.

Sebetulnya, Pemkot Pekanbaru tengah memberikan insentif pajak pada 11 jenis pajak daerah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Program tersebut bahkan telah diperpanjang hingga 15 Oktober 2020, dari yang seharusnya berakhir 14 Juli 2020.

Insentif diberikan pada 11 jenis pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Selanjutnya, ada pajak penerangan jalan non-PLN, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir.

Kemudian pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Insentif itu berupa pembebasan denda atau sanksi keterlambatan sehingga wajib pajak cukup membayar tunggakan pokok pajaknya.

Khusus untuk pajak hotel dan restoran, insentif hanya diberikan pada wajib pajak daerah yang terlibat pada penanganan virus Corona, seperti tempat karantina atau menginap tenaga medis maupun pemasok makanan untuk penanganan pandemi.

Selain pembebasan denda, wajib pajak juga bisa mengajukan menunda pembayaran hingga tiga bulan. Namun, pembayaran pajak tidak boleh melewati tahun 2020. (Bsi)