BERITA PAJAK HARI INI

Meski Ada Risiko Pelebaran Shortfall Pajak, Kinerja APBN Aman

Kurniawan Agung Wicaksono | Jumat, 28 Desember 2018 | 08:16 WIB
Meski Ada Risiko Pelebaran Shortfall Pajak, Kinerja APBN Aman

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak menjelang akhir 2018 menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (28/12/2018). Apalagi, hingga saat ini, mayoritas kantor pelayanan pajak (KPP) belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Data terakhir Ditjen Pajak (DJP), baru 25 KPP, atau sekitar 7% dari total 352 KPP yang sudah memenuhi target penerimaan pajak. Dengan demikian, sesuai proyeksi risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – pajak tidak terhindarkan.

Kendati demikian, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan risiko shortfall itu masih bisa ditambal dengan pos penerimaan lainnya, terutama dari sisi PNBP. Ini dikarenakan ada berkah dari harga komoditas, terutama minyak pada pertengahan tahun ini.

Baca Juga:
Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Beberapa media nasional juga menyoroti terkait persiapan implementasi penuh Pertukaran Data Elektronik via Internet (PDE Internet) oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Pelayanan berbasis internet diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan proses.

Meskipun hingga saat ini belum seluruh kantor layanan dan pengawasan bea cukai mengimplementasikan PDE Internet, DJBC meyakini implementasi penuh tetap bisa dijalankan mulai 1 Januari 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga:
Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi
  • Dirjen Pajak: APBN Masih Aman

Kendati mencatatkan shortfall pada penerimaan pajak, Dirjen Pajak Robert Pakpahan tidak khawatir. Pasalnya, ada pos penerimaan lain yang bisa menutup kekurangan dari pajak. Ini membuat total keseluruhan pendapatan negara masih relatif terjaga.

“Masih ada shortfall lah karena untuk meralisasikan target yang ada di APBN itu kita harus tumbuh 23,5% dari realisasi tahun lalu. Itu agak terlalu berat karena ekonomi tumbuh secara nominal 5,17%. Namun, APBN sangat-sangat aman,” katanya.

  • Berkah Setoran Migas

Sempat menyentuh US$70 per barel, kenaikan harga minyak pada tahun ini menjadi penolong kinerja APBN. Meskipun ada risiko shortfall penerimaan pajak, ada tambalan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hingga November 2018, realisasi PNBP mencapai 124,4% dari target dan PPh migas sebesar 156,7% dari target.

Baca Juga:
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo
  • Implementasi PDE Internet di 83 Kantor

Pada 2016, pengembangan sistem PDE Internet dilakukan pada 60 kantor pengawasan dan pelayanan untuk memproses dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Hingga saat ini, sudah ada 83 kantor yang mengimplementasikan PDE Internet.

  • Diprediksi Kembali Melambat, Konsumsi Jadi Penopang

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2018 diprediksi kembali melambat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perang dagang yang menjalar pada perlambatan ekonomi dunia. Namun demikian, untuk Indonesia, konsumsi pemerintah dan rumah tangga diperkirakan masih menjadi penopang. Apalagi, ada kecenderungan peningkatan belanja pada akhir tahun. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi