PEREKONOMIAN INDONESIA

Menko Darmin: Masalah Struktur Ekonomi Kita Tidak Bisa Sembuh Sekejap

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Agustus 2019 | 17:10 WIB
Menko Darmin: Masalah Struktur Ekonomi Kita Tidak Bisa Sembuh Sekejap

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) memberikan keterangan pers seusai  Seminar Nasional bertajuk 'Transformasi Ekonomi Untuk Indonesia Maju', Jumat (9/8/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Upaya pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kelima pilar dalam transformasi ekonomi dilakukan melalui perbaikan kebijakan. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan efek kebijakan baru terasa dalam jangka menengah dan panjang.

“Masalah dalam struktur ekonomi kita tidak bisa disembuhkan dalam sekejap,” katanya dalam Seminar Nasional bertajuk 'Transformasi Ekonomi Untuk Indonesia Maju', Jumat (9/8/2019).

Baca Juga:
Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Terkait dengan pilar kelima transformasi ekonomi, yaitu konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan, pemerintah sudah menjalankannya. Darmin menyebut efek dari kebijakan yang dijalankan itu tidak bisa langsung terasa bagi perekonomian dalam waktu singkat.

Kebijakan online single submission (OSS) untuk mempermudah perizinan, sambung Darmin, sudah diberlakukan kemudahan pengurusan izin pelaku usaha. Kemudian, pembaruan insentif fiskal tax holiday juga dilakukan agar menjangkau lebih banyak industri strategis.

“Kita punya tax holiday dan dari situ sudah ketahuan jenis industri apa yang mau kita dorong. Kemudian ada konsep Kemenperin soal industri 4.0, pengembangan pariwisata, dan pendorongan hilirisasi sumber daya alam,” ungkapnya.

Baca Juga:
Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak

Seperti diketahui, kebijakan transformasi ekonomi terdiri atas lima pilar utama. Untuk mewujudkan kelima pilar tersebut, pemerintah akan memperkuat koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi.

“Perbaikan akan dilakukan mulai dari kebijakan fiskal, moneter dan keuangan, serta kebijakan dari kementerian teknis,” imbuh Darmin. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Selasa, 24 September 2024 | 16:36 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak

Rabu, 28 Agustus 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12%, DPR Minta Kemenkeu Gunakan Wewenang untuk Turunkan

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 15:17 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja