TARGET PAJAK 2021

Menkeu: Saya Tidak akan Beri Ruang untuk Meleset

Dian Kurniati | Sabtu, 20 Februari 2021 | 06:01 WIB
Menkeu: Saya Tidak akan Beri Ruang untuk Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memberi ruang penerimaan perpajakan 2021 meleset dari target yang ditetapkan.

Sri Mulyani mengatakan pengelolaan keuangan negara telah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19 sejak tahun lalu. Dia berharap kinerja penerimaan perpajakan 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Penerimaan negara kita sangat berat, tapi saya tidak akan beri ruang untuk meleset," katanya pada Orientasi Calon ASN Kemenkeu, di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Sri Mulyani mengatakan semua calon ASN Kemenkeu, terutama yang bertugas di Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai, harus langsung bekerja untuk membantu institusinya mencapai target penerimaan tahun ini.

Menurutnya, penerimaan perpajakan itu sangat penting untuk mendanai berbagai program pemerintah, terutama yang menyangkut penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menyebut pemerintah merealisasikan belanja hingga Rp2.589 triliun pada 2020, sedangkan pada tahun ini anggarannya naik menjadi Rp2.750 triliun. Sebagian besar belanja itu dibiayai menggunakan penerimaan perpajakan, sementara sisanya dibiayai memakai utang.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Pada 2020, penerimaan pajak Rp1.070 triliun atau terkontraksi 19,7% akibat pandemi Covid-19, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp212,8 triliun atau minus 0,3%. Sementara tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1.229,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp214,96 triliun.

Sri Mulyani berharap calon ASN Kemenkeu dapat memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai target penerimaan. Misalnya kepada calon ASN DJP, dia meminta dapat memahami karakteristik wajib pajak serta sektor ekonomi yang beragam agar dapat memaksimalkan penerimaannya.

"Kita harus mengelola keuangan negara semakin hati-hati karena tekanan semakin besar. Kalian masuk ke institusi yang peranannya sangat strategis dan sentral," ujarnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

20 Februari 2021 | 21:01 WIB

Target ini akan tercapai bila dari sisi Wajib Pajak pun juga memiliki kesadaran untuk membayar pajak, sehingga penting pula bagi pemerintah untuk mengatur strategi agar voluntary tax compliance Wajib Pajak bisa meningkat.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?