OBITUARI

Mengenang Hamzah Haz, Sempat Kritik Soal Rendahnya Rasio Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 Juli 2024 | 16:01 WIB
Mengenang Hamzah Haz, Sempat Kritik Soal Rendahnya Rasio Pajak

Prajurit TNI memegang foto almarhum Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta, Rabu (24/7/2024). Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz wafat, Rabu pagi, pukul 09.30 WIB pada usia 84 tahun. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat kehilangan sosok Hamzah Haz, mantan wakil presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, periode 2001-2004. Hamzah Haz wafat pada Rabu, 24 Juli 2024 di Jakarta.

Semasa menjabat sebagai wakil presiden ke-9, Hamzah Haz dikenal cukup tegas dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Salah satunya, menyutujui kenaikan harga BBM yang dianggap sebagai solusi paling rasional dalam menjaga kesehatan APBN.

Semasa hidup, Hamzah Haz juga sempat melontarkan kritiknya mengenai kebijakan pajak. Dia menilai rasio pajak RI masih terlampau rendah dan belum cukup kuat untuk membiayai pembangunan.

Baca Juga:
Hasil USKP Periode III/2024 Sudah Diumumkan! 450 Peserta Lulus

Dikutip dari arsip Majalah Tempo, pada April 2006, Hamzah Haz sempat diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kepada SBY, Hamzah Haz menyampaikan pemikirannya mengenai pentingnya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak.

Hamzah mengingatkan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara.

"Rasio pajak kita cuma sekitar 13%," kata Hamzah Haz kala itu.

Baca Juga:
Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksikan Capai Rp445 Triliun, Tumbuh 11%

Dengan angka rasio pajak yang rendah, Hamzah Haz memandang Indonesia belum cukup mampu memodali pembangunan secara berkelanjutan. Karenanya, sumber pembiayaan lain masih perlu dicari.

"Ini seperti berburu di kebun binatang. Padahal beban belanja negara makin lama makin besar," katanya.

Saat itu dia memberikan contoh, utang domestik dan luar negeri plus bunganya yang mencapai Rp1.300 triliun. Angka itu membuat pemerintah memutar otak lebih keras untuk mencari sumber pembiayaan untuk menutup utang.

Baca Juga:
Reformasi Pajak di Indonesia, OECD Sampaikan Beberapa Usulan

Selama kariernya di politik, Hamzah Haz pernah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada 1998, Hamzah ditunjuk oleh Presiden BJ Habibie untuk menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Kemudian pada 1999, Hamzah Haz terpilih sebagai Wakil Ketua DPR sebelum akhirnya ditarik oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 15:05 WIB KONSULTAN PAJAK

Hasil USKP Periode III/2024 Sudah Diumumkan! 450 Peserta Lulus

Senin, 16 Desember 2024 | 15:45 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2023

Belanja Perpajakan 2025 Diproyeksikan Capai Rp445 Triliun, Tumbuh 11%

Jumat, 29 November 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Reformasi Pajak di Indonesia, OECD Sampaikan Beberapa Usulan

Kamis, 28 November 2024 | 11:30 WIB SEMINAR NASIONAL PERTAPSI

Perkuat Profesi Konsultan Pajak, Kemenkeu Siapkan 5 Langkah Strategis

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?