OBITUARI

Mengenang Hamzah Haz, Sempat Kritik Soal Rendahnya Rasio Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 Juli 2024 | 16:01 WIB
Mengenang Hamzah Haz, Sempat Kritik Soal Rendahnya Rasio Pajak

Prajurit TNI memegang foto almarhum Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta, Rabu (24/7/2024). Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz wafat, Rabu pagi, pukul 09.30 WIB pada usia 84 tahun. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat kehilangan sosok Hamzah Haz, mantan wakil presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, periode 2001-2004. Hamzah Haz wafat pada Rabu, 24 Juli 2024 di Jakarta.

Semasa menjabat sebagai wakil presiden ke-9, Hamzah Haz dikenal cukup tegas dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Salah satunya, menyutujui kenaikan harga BBM yang dianggap sebagai solusi paling rasional dalam menjaga kesehatan APBN.

Semasa hidup, Hamzah Haz juga sempat melontarkan kritiknya mengenai kebijakan pajak. Dia menilai rasio pajak RI masih terlampau rendah dan belum cukup kuat untuk membiayai pembangunan.

Baca Juga:
Rancangan Awal RPJMN, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Ditarget 90% di 2029

Dikutip dari arsip Majalah Tempo, pada April 2006, Hamzah Haz sempat diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kepada SBY, Hamzah Haz menyampaikan pemikirannya mengenai pentingnya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak.

Hamzah mengingatkan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara.

"Rasio pajak kita cuma sekitar 13%," kata Hamzah Haz kala itu.

Baca Juga:
Rancangan Awal RPJMN, Tax Ratio Ditarget 11,49-15,01 Persen di 2029

Dengan angka rasio pajak yang rendah, Hamzah Haz memandang Indonesia belum cukup mampu memodali pembangunan secara berkelanjutan. Karenanya, sumber pembiayaan lain masih perlu dicari.

"Ini seperti berburu di kebun binatang. Padahal beban belanja negara makin lama makin besar," katanya.

Saat itu dia memberikan contoh, utang domestik dan luar negeri plus bunganya yang mencapai Rp1.300 triliun. Angka itu membuat pemerintah memutar otak lebih keras untuk mencari sumber pembiayaan untuk menutup utang.

Baca Juga:
Naikkan Kelulusan USKP, Bakal Ada e-Learning Pajak untuk Bahan Belajar

Selama kariernya di politik, Hamzah Haz pernah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada 1998, Hamzah ditunjuk oleh Presiden BJ Habibie untuk menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Kemudian pada 1999, Hamzah Haz terpilih sebagai Wakil Ketua DPR sebelum akhirnya ditarik oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Ditarget 90% di 2029

Jumat, 10 Januari 2025 | 12:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Tax Ratio Ditarget 11,49-15,01 Persen di 2029

Kamis, 09 Januari 2025 | 11:30 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Naikkan Kelulusan USKP, Bakal Ada e-Learning Pajak untuk Bahan Belajar

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:43 WIB PROFESI KEUANGAN

PPPK Ingatkan Kantor Akuntan Publik serta Cabang KAP soal LKA dan LAI

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor