Mengapa Masih Perlu Reformasi Perpajakan? Ini Kata Staf Ahli Menkeu

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi pajak secara besar-besaran sudah dimulai pada 1983. Agenda pemerintah tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini.

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan reformasi merupakan kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi pajak. Saat ini, pemerintah menjalankan reformasi perpajakan jilid III. Simak pula infografis ‘Perkembangan Reformasi Perpajakan di Indonesia’.

“Pertanyaannya kemudian, kalau sudah segitu banyaknya jalan reform yang kita lakukan, kenapa masih perlu reform lagi? Artinya, satu mungkin sistem pajak kita, equality-nya belum perfect,” ujar Yon dalam sebuah video unggahan akun Youtube milik Kemenkeu, dikutip pada Selasa (3/8/2021).

Selain itu, dari sisi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku pada saat ini masih memunculkan banyak distori. Rencana perubahan kebijakan PPN ini sudah masuk dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kemudian, ada pengaruh dari dinamika lanskap pajak internasional. Menurut Yon, dinamikanya sangat cepat karena mengikuti perubahan pola bisnis yang berorientasi digital. Selain itu, ada pula komitmen dalam skala global untuk memerangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS).

“Kita melihat tantangan bagaimana tren global berputar dengan sangat cepat. Ada perubahan pola bisnis, ada digitalisasi, kemudian ada komitmen antarnegara mengurangi BEPS. Nah, tentu ini membutuhkan langkah-langkah baru lagi," jelas Yon.

Diberitakan sebelumnya, otoritas fiskal mengatakan reformasi perpajakan jilid III diharapkan memberi hasil dan dampak yang lebih spektakuler daripada reformasi-reformasi sebelumnya. Rerformasi diharapkan meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga mengurangi tax gap.

Kementerian Keuangan memberi contoh pada 2019, Indonesia memiliki potensi pajak sebesar 18,2% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 9,76% PDB. Dengan demikian, masih ada tax gap sekitar 8,5%. Simak ‘Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini’. (kaw)